Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
18

Puluhan TKI ABK Terlantar di Anggola

Jakarta | Sebanyak 30 (tiga puluh) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anak Buah Kapal (ABK), terkatung-katung dikapal Trawl berbendera Korea dan Angola, diperairan Afrika tanpa kejelasan. Setelah menyelesaikan kontrak selama 2 (dua) tahun, bukannya dipulangkan ke Indonesia, melainkan ditampung dikapal bekas yang tidak layak huni.

Melalui Juru Bicara SPILN, Imam Syafi’i, para TKI ABK diberangkatkan oleh PT. Kimco Citra Mandiri, PT. Marindo, PT. Panca Karsa dan PT. Indah Mekar Sari (IMS) pada tahun 2012 dan 2013 silam, dengan gaji 500 U$D/bulan melalui sistem gaji dibayar delegasi 250 U$D diterima dikapal dan 250 U$D dikirim ke rekening keluarga di Indonesia sesuai dengan kontrak perjanjian kerja selama 2 tahun sesuai kesepakatan.

“Gaji kami yang dikirim ke rekening keluarga tidak ada masalah dan lancar, namun gaji yang diterima diatas kapal kami belum menerimanya, padahal kami sudah finish kontrak 2 tahun bahkan sampai ada yang sampai 31 bulan tak kunjung dipulangkan dengan alasan perusahaan di Angola sedang goncang/krisis perekonomiannya”, jelas Romedon melalui Call Center SPILN.

Romedon juga memaparkan, bahwa dirinya ditampung dikapal bekas yang bernama MV. Luanda 3, yang sudah tidak beroperasi dan berada di kurang lebih 1 mil jaraknya dari daratan, sehingga mengakibatkan dirinya bersama ABK yang lain, tidak bisa kedarat dan terkurung dikapal. Romedon mengaku, makan dan minum seadanya dan menu makanan setiap hari adalah ikan, itupun harus memancing sendiri.

Sementara Nursalim asal Tegal yang mengaku diberangkatkan oleh PT. Panca Karsa meminta kepada SPILN, agar di bantu pemulangan secepatnya. Karena sudah over contrak dan sisa gaji sebesar 50% belum di bayarkan. Nursalim juga menjelaskan, bahwa teman-temannya yang sudah pulang ke Indonesia, dengan membawa memo/rincian gaji pada bulan Juli 2014 sampai saat ini belum juga dibayar, dan perusahaan pengirim di Indonesia lepas tanggung jawab.

Menanggapi laporan pengaduan tersebut, menurut Imam, SPILN akan meneruskan permasalahan ini kepada Instansi Pemerintah Terkait, terutama Kementrian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Bantuan Hukum Indonesia (PWNI BHI) Kementrian Luar Negeri.

SPILN berharap, Pemerintah dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini sebagaimana dimungkinkan sesuai Pasal 94 Ayat (1) UU No. 39/2004 menyatakan, untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.

SPILN juga akan mendesak BNP2TKI, agar dapat memanggil Pihak Perusahaan pengirim guna mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban atas kasus penelantaran dan over kontrak tersebut, serta sisa gaji yang belum dibayarkan agar ketika mereka dipulangkan sudah membawa haknya masing-masing dan tidak berbuntut panjang seperti kasus terlantarnya 203 TKI ABK Trinidad and Tobago pada 2012 silam yang hingga detik ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. (***Is)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of