Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
239

Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Akan Bentuk Fraksi Balkon di DPR

Jakarta | Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019, terdapat 6 (enam) rancangan undang-undang terkait ketenagakerjaan yang akan menjadi bahasan legislasi, terdiri dari 3 (tiga) revisi undang-undang yang sudah ada, dan 3 (tiga) rancangan undang-undang baru. 

Diantaranya adalah pertama revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dengan Nomor Urut 28, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional Perempuan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai Prioritas bahasan Tahun 2015. 

Kedua, yang juga menjadi Priroitas bahasan Tahun 2015 adalah, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dengan Nomor Urut 30, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tanggal 2 Februauri 2015. 

Meskipun ditentang oleh kalangan buruh, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembali masuk Prolegnas untuk yang ketiga kalinya, dengan Nomor Urut 132, yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh buruhonline.com, Kementerian hanya baru mengusulkan judul revisi, belum ada Naskah Akademis dan draft RUU yang disampaikan ke DPR. 

Sedangkan usulan rancangan undang-undang baru yang telah terdaftar menjadi bagian dari Prolegnas adalah, Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Nomor Urut 133, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Rencananya, isi RUU Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan penyempurnaan hukum materiil dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan juga sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. 

Terkait dengan upah, DPR juga berencana akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan, dengan Nomor Urut 134, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Kementerian Keuangan. RUU ini juga akan memuat mengenai pengupahan untuk tenaga kerja honorer. 

Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dengan Nomor Urut 125, yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional Perempuan, Jala PRT dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Judul RUU ini diusulkan oleh DPD dengan judul, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT). 

Dari keenam revisi dan rancangan undang-undang tersebut, revisi terhadap UU Ketenagakerjaan diyakini akan mengundang reaksi dan gejolak buruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jika itu terjadi, menurut Surya Tjandra selaku Peneliti Hukum Perburuhan dari Trade Union Right Center (TURC), kebutuhan pembentukan fraksi balkon menjadi penting untuk mengawal revisi UU Ketenagakerjaan, tuturnya disela-sela Workshop TURC di Fave Hotel, Jakarta kemarin, Selasa (17/3). (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of