Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
22

Saat Dirumahkan Bekerja di-Perusahaan Lain, PHI Putus PHK

Samarinda | PT Inti Sinarjaya Putraperkasa terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Kahar Beddu terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014, karena dalam masa dirumahkan (disciplanary warning) Kahar telah bekerja secara resmi pada perusahaan lain di PT Wahana Sejahtera Lestari, tanpa sepengetahuan dan seijin resmi dari perusahaan yang masih mempekerjakannya. 

Sehingga, perusahaan yang berkedudukan di Komplek Pesona Mahakam Estate Blok D4/21, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda itu, tidak dapat mentolelir tindakan yang dilakukan oleh Kahar, dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa pemberian uang pesangon. 

Atas sengketa hubungan industrial tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan Nomor 08/G/2014/PHI.Smda, tanggal 18 Juni 2014, yang menyatakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Kahar Beddu berakhir sejak tanggal 6 Januari 2014, dan berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

Perusahaan keberatan dengan putusan PHI Samarinda, sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/KAS/2014/PHI.Smr jo. No. 08/G/2014/PHI.Smda yang disertai dengan memori kasasi tanggal 14 Juli 2014. 

Diwakili oleh kuasanya dari Kantor Hukum Dalmasius, SH., MH., perusahaan berdalih ketika seorang pekerja yang nyata-nyata masih terikat hubungan kerja dengan sebuah perusahaan, kemudian secara diam-diam melamar dan diterima bekerja dengan status karyawan resmi pada perusahaan lain, maka sangat beralasan bagi perusahaan sebelumnya menyatakan, bahwa pekerjanya tersebut telah mengundurkan diri dan terhadap pekerjanya tersebut diberi sanksi tindakan keras dengan melakukan PHK kepada yang bersangkutan. 

Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 November 2014, berpendapat PHI Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sekalipun pekerja bekerja ± 1,5 bulan pada perusahaan lain pada saat dirumahkan, namun hal tersebut tetap merupakan pelanggaran yang dapat diputuskan hubungan kerja dengan uang pesangon satu kali ketentuan. 

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Inti Sinarjaya Putraperkasa tersebut”, ujar Dr. H. Supandi, SH., Mhum., selaku Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung membacakan amar putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of