Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
22

Sepakat Insentif Overtime, Upah Lembur Tak Wajib Dibayar

Prabumulih | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, menolak gugatan Ronald Hutahean, dkk (8 orang), terhadap PT Baker Atlas Indonesia, atas tuntutan kekurangan pembayaran upah lembur yang telah dihitung oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Prabumulih, Nomor : 560/123/KPTS/Disnakertrans/2013, yang seluruhnya tidak kurang dari Rp.1Milyar. 

PHI Palembang dalam putusannya Nomor 18/PHI/2013/PN.PLG tanggal 1 April 2014, berpendapat bahwa terdapat perjanjian antara perusahaan dengan Ronald dan kawan-kawan, yang menyatakan tidak berhak atas upah kerja lembur, akan tetapi perusahaan memberikan insentif atas kelebihan jam kerja (overtime) setiap bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya. 

Menurut PHI Palembang, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dipandang menjadi undang-undang yang harus dita’ati oleh para pihak yang membuatnya. Selain itu, PHI Palembang menyatakan dalam pendapat hukumnya, apabila gugatan Ronald dikabulkan untuk menghukum perusahaan membayar upah lembur, maka perusahaan akan membayar dua kali atas pekerjaan dan waktu yang sama. 

Tak terima atas Putusan PHI Palembang, Ronald dan kawan-kawan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/2014/PHI.PLG yang disertai dengan memori kasasi tanggal 30 April 2014. Ronald dalam dalil memori kasasinya, Putusan PHI Palembang telah melanggar Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.234/MEN/2003, terkait kelebihan waktu kerja normal yang dihitung sebagai upah lembur. 

Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Januari 2015, menolak permohonan kasasi Ronald Hutahean, dkk (8 orang). Mahkamah Agung berpendapat, perselisihan yang dipersoalkan pekerja telah dicantumkan dalam Labor Agreement, dengan demikian perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga, PHI Palembang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of