Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
316

SPILN Minta Pemerintah Serius Tangani Kepulangan ABK di Anggola

Jakarta | Pemerintah diminta serius tangani terkatung-katungnya nasib sebanyak 30 (tiga puluh) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anak Buah Kapal (ABK), diperairan Afrika tanpa kejelasan. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan para ABK, yaitu PT Kimco Citra Mandiri, saat dimintai konfirmasi, mengelak telah menelantarkan TKI Pelaut yang telah mereka berangkatkan. 

Kepala Keuangan PT Kimco Citra Mandiri, Mustir, mengatakan TKI pelaut yang diberangkatkan perusahaannya, namanya terkontrol dan gajinya sudah dibayarkan tiap bulan. Ia memastikan tidak ada TKI pelaut yang telah mematuhi kontrak perusahaannya itu terkatung-katung di luar negeri. 

“Yang kabur banyak. Dia pindah kapal sendiri. Maunya dia saja, jadi tidak terdeteksi ke mana. Kalau kabur yang di-black list kita, padahal dia yang kabur. Sebab TKI kapan saja bisa minta pulang. Itu tidak benar kalau di luar negeri sampai 4-5 tahun. Pasti kehendak dia,” ujar Mustir, Jumat (27/3) lalu. 

Ia menjelaskan biasanya TKI pelaut yang terlantar karena mereka kabur dari kontrak kerja perusahaan yang memberangkatkannya, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Misalnya, ia diberangkatkan menuju Afrika, lalu di sana ia bertemu dengan pengusaha lain yang menjanjikannya gaji lebih besar. Ia menuding TKI pelaut tersebut mengabaikan kontrak dengan perusahaan yang memberangkatkannya dan bekerja pada perusahaan lain yang menjanjikan. 

Menurutnya, jika TKI pelaut tersebut sukses, mereka tidak akan pernah menghubungi perusahaan yang awalnya memberangkatkannya. Tapi kalau TKI pelaut tersebut mengalami masalah, biasanya yang akan ditunjuk untuk bertanggung jawab adalah perusahaan yang memberangkatkannya. Padahal perusahaan sudah tidak bisa menanggung akibat kenakalan TKI yang kabur tersebut. 

Mustir menuturkan kasus kaburnya TKI pelaut saat sudah berada di luar negeri memang banyak. Hal tersebut jelas juga merugikan perusahaan. Ia mengaku kecewa lantaran pemerintah dianggap hanya memikirkan perlindungan TKI, padahal kalau dilihat dari perspektif perusahaan, mereka sama sekali tidak mendapatkan perlindungan juga akibat TKI pelaut yang nakal. 

Sementara itu, SPILN selaku serikat pekerja yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak TKI Pelaut juga sudah berkomunikasi dengan salah satu staf perwakilan KBRI di Namibia, yaitu Nandang Herawan bagian Protokol dan Konsuler. Menurutnya, KBRI sudah mengancam mereka (PT. Inter Burgo) untuk memperkarakan ke pengadilan, jika tuntutan hak-hak para ABK WNI tidak segera di penuhi. 

Lanjut Nandang, Tepatnya hari ini, ada 2 pejabat KBRI yang ke Luanda. Salah satu agenda menemui agen Inter Burgo untuk meminta kepastian mereka, perihal permasalahan ini. Pihak KBRI, rencananya menemui agen Inter Burgo dan juga berharap bisa bertemu dengan para ABK di kapal. Mudah-mudahan pihak Inter Burgo bersedia membawa pejabat KBRI untuk bertemu langsung dengan para ABK. 

Para ABK juga berharap secepatnya TIM KBRI datang ke lokasi, agar dapat melihat dengan langsung bagaimana kondisi mereka diatas kapal, mengingat keadaan dikapal tidak layak dan ada yang sakit serta tidak mendapatkan pengobatan. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of