Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
454

SPILN: Pemerintah Lelet Tangani TKI ABK Bahana

Jakarta | Dari Total Korban 203 TKI Anak Buah Kapal (ABK) yang pernah ditelantarkan di perairan Trinidad and Tobago dan Abidjan, ada 41 orang TKI ABK yang dikirim oleh PT. Bahana Samudera Atlantik yang terakhir diketahui beralamat di Bekasi. Selama bekerja di kapal penangkap ikan tuna di samudera lepas, mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak gajinya, dan bahkan ada pula yang sama sekali belum dibayar gajinya selama 3 tahun bekerja berdasarkan perjanjian kerja laut (PKL) yang disepakati. 

Dari hasil Surat Keterangan dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 19 Februari 2013 dengan No.UM 002/3/8/SYB. Tpk-13, bahwa dokumen Buku Pelaut atas nama Agus Siswanto (TKI ABK) dengan No. Buku Pelaut W 077532 yang dikirim oleh PT. Bahana Samudera Atlantik dinyatakan tidak terdaftar. 

Agus Siswanto adalah salah satu korban yang mewakili dari 41 orang total korban dari PT. Bahana Samudera Atlantik, akhirnya melaporkan kasus yang dialaminya ke Bareskrim Polri dengan Tanda Bukti Lapor (TBL) No. Pol : TBL/103/III/2013/Bareskrim, dengan nomor Laporan Polisi No. Pol. : LP/185/III/2013/ Bareskrim Tanggal 7 Maret 2013 atas nama pelapor Agus Siswanto asal Pati Jawa Tengah. 

Agus melaporkan Sdr. Wahyu Budi Kustono alias Toni selaku Direktur PT. Bahana Samudera Atlantik, Sdr. Mustofa Kamal selaku Managing Director PT. Bahana Samudera Atlantik dan Sdr. Agung Rahmadi selaku Sponsor, dengan laporan telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. 

Adapun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang telah diterima oleh Agus Siswanto pada November 2013, dengan nomor : B/448/XI/2013/Dit Tipidum yang menyatakan bahwa pihak Bareskrim telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi Agus Siswanto, Edi Supriyanto, Ahmadi dan Kiswanto selaku saksi korban, dan adapun rencana tindak lanjut akan melakukan panggilan saksi Agung Rahmadi, saksi dari Syahbandar Tanjung Priok dan menyita barang bukti berupa Buku Pelaut. 

“Namun Hingga saat ini perkara tersebut tidak jelas kelanjutannya dan pelaku belum ada yang ditangkap?”, terang Agus Siswanto. 

Menanggapi hal tersebut, Imam Syafii ketua bidang advokasi dan jaringan di Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) mengatakan, seharusnya perkara tersebut sudah P21 dan diproses di pengadilan seperti kasus TKI ABK yang dikirim oleh PT. Karlwei Multi Global (KARLTIGO), yang akhirnya dimenangkan oleh para korban dan berhasil memenjarakan pelaku, serta mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi/restitusi kepada para korban dengan subsider kurungan penjara selama 8 bulan jika tidak sanggup membayar restitusi. 

Hal tersebut, dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yaitu “hak untuk memperoleh ganti rugi/restitusi”.  

SPILN berjanji akan terus melakukan upaya guna bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bermula di tempat kejadian perkara sejak tahun 2009 di bekasi dan tahun 2012 di Trinidad and Tobago sampai ditelantarkan serta kemudian dipulangkan oleh pemerintah dengan menggunakan biaya APBN. Seharusnya perkara ini menjadikan cerminan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI yang harus di prioritaskan penyelesaiannya. (Is)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of