Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
405

SPILN Tuding Moratorium TKI ABK, Tidak Tepat

Jakarta | Penerbitan Surat Edaran (SE) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 1/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penundaan Pelayanan TKI Pelaut Perikanan ke Luar Negeri, dituding Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) bukanlah solusi tepat.

Menurut Juru Bicara SPILN Imam Syafi’i, sebenarnya yang perlu dilakukan BNP2TKI adalah memperbaiki sistem dari pelayanan baik pra, masa dan purna penempatan. Sekarang masih banyak pengangguran di dalam negeri, kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri serta kecilnya gaji para Anak Buah Kapal (ABK) di dalam negeri membuat masyarakat lebih tertarik untuk menjadi TKI pelaut di luar negeri.

Penghentian Pelayanan perekrutan dan penempatan TKI Pelaut Perikanan diluar negeri tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah ada, aturan yang dibuat BNP2TKI terkadang tidak dijalankan sendiri.

Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah, menertibkan perusahaan yang tidak sesuai prosedur, dari mulai perijinannya saja belum jelas, karena selama ini masih banyak perusahaan pengirim TKI ABK yang ijinnya di Kementerian Perdagangan, proses perekrutan yang kebanyakan menggunakan calo serta salinan perjanjian kerja yang tidak diberikan kepada C-TKI ABK, dan Program Perlindungan Asuransi KTKLN yang tidak jelas itu yang menyebabkan banyak terjadi permasalahan tentang TKI ABK.

Ketika berbicara tetang perijinan, semua instansi pemerintah terlihat seperti ikut andil dan saling mengeluarkan peraturan, tetapi ketika terjadi permasalahan/sengketa baik antara TKI ABK dengan perusahaan pengirim atau dengan perusahaan agency/pemilik kapal di luar negeri, yang harusnya mendapat perlindungan penuh justru instansi-instansi pemerintah terkait malah seakan saling lempar, harusnya instansi-instansi terkait segera berkordinasi duduk bersama guna mencari solusi penyelesaian.

Pasal 94 ayat (1) UU No. 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi, “Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu”.

Selain itu, kewenangan sanksi administratif termasuk penghentian/moratorium, adalah kewenangan kementrian sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 39/2004. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of