Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
19

Surat Kuasa Tak Sebut Para Pihak, MA: Gugatan Tidak Diterima

Medan | Mahkamah Agung sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh PT Jakarana Tama yang berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km. 9,5, Medan, dalam memori kasasinya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2013. 

PT Jakarana Tama mempersoalkan surat kuasa tanggal 2 Juli 2013, yang diberikan oleh Seniwati, dkk (5 orang) kepada Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Menurut perusahaan, surat kuasa yang diberikan tidak sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, karena tidak menyebutkan para pihak yang menjadi penggugat dan yang dijadikan tergugat, dalam perkara sengketa di pengadilan. 

Namun, dalil keberatan yang diajukan oleh perusahaan, ditolak oleh PHI Medan dalam Nomor 73/G/2013/ PHI.Mdn., tanggal 7 November 2013, karena dianggap hanyalah alasan yang bersifat teknis formalistik dan sama sekali tidak bersifat prinsipil serta substansial. 

Menurut perusahaan, PHI Medan telah keliru dalam menegakkan hukum yang tidaklah boleh dilakukan dengan melanggar hukum, melainkan harus dengan menggunakan hukum. Sepanjang telah secara tegas diatur, maka harus ditaati dan dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara. Kecuali apabila memang tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (rechts vacuum), maka Hakim dapat kiranya melakukan penemuan hukum. 

Terhadap dalil keberatan perusahaan, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan perusahaan atas Surat Kuasa para pekerja yang bersifat umum, keberatan a quo dapat dibenarkan, karena Surat Kuasa para pekerja tertanggal 2 Juli 2013, dibuat dengan judul “Surat Kuasa Khusus”, namun dengan isi surat kuasa yang demikian tidak bersifat khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. 

Atas hal tersebut, Mahkamah Agung memberikan penilaian terhadap pengajuan gugatan dengan surat kuasa yang demikian, gugatan tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, maka Mahkamah Agung mengubah putusan PHI Medan yang semula mengabulkan gugatan Seniwati, dkk berupa uang pesangon yang besarnya Rp.300 juta, menjadi gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). 

Berikut bunyi surat kuasa yang dipersoalkan oleh PT Jakarana Tama : 

Khusus

“Mendampingi dan menghadiri pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, menghadap instansi lainnya, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat, tuntutan-tuntutan, permohonan-permohonan, mengajukan bukti-bukti, membantah bukti-bukti lawan, mengajukan saksi-saksi, menolak saksi lawan, menyatakan Kasasi, membuat dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, melakukan, menerima Putusan Pengadilan, menandatangani bukti-bukti pembayaran dan akta perdamaian yang berkaitan dengan perkara di atas, serta melakukan tindakan-tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai Penerima Kuasa menurut hukum yang bertaku untuk kepentingan pemberi kuasa, Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi”. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of