Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
222

Surya Tjandra: Pengangkatan Hakim Ad-Hoc PHI Harus Melalui KY

Jakarta | Peneliti Hukum Perburuhan, Surya Tjandra, menyayangkan pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2004, tanpa melalui proses investigasi serta rekam jejak oleh Komisi Yudisial (KY).

Tidak dilakukannya proses tersebut, menurut Surya yang juga Direktur Trade Union Rights Center (TURC), dapat membuka peluang adanya oknum Hakim Ad-Hoc dari unsur serikat pekerja dan pengusaha, yang berpotensi “main mata” di PHI yang mengakibatkan salah satu pihak dapat menderita kerugian.

“Harusnya setiap Hakim Ad-Hoc ditelusuri rekam jejaknya oleh KY sebelum diangkat”, ujar Surya ketika ditemui buruhonline, dikantornya yang berada di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. Hal tersebut diungkapkan Surya, menjelang akan dimulainya pembahasan Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2015 ini.

Menurutnya, TURC pada akhir pekan ini akan mengadakan acara workshop terkait bedah catatan akademis yang telah disusun lembaga kajian dibidang perburuhan tersebut, yang akan mengundang para stakeholder, khususnya pimpinan serikat pekerja, untuk membenahi ketentuan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (Hz)

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of