Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
252

Tak Bersedia Jual Kebun, Penolakan Mutasi Jadi Alasan PHK

Palembang | Adalah Muhammad Helmi, pekerja yang menolak keinginan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., yang bermaksud membeli lahan plasma dengan mengatasnamakan PT Indo Consul yang tidak lain adalah milik orang dalam Perusahaan. Helmi diancam apabila menolak, akan dipecat.

Tetapi, dengan pertimbangan karena kebun plasma yang dimiliki Helmi selama ini merupakan tumpuan ekonomi keluarga, maka Hemi menolak untuk menjual kebun itu, hingga Helmi diputuskan untuk dipindahkan dari Dwi Makmur Region Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ke Kebun Pahu Makmur Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, dengan jabatan yang sama sebelumnya yaitu Field Assistant, terhitung mulai tanggal 1 April 2011.

Pemindahan tersebut tidak dapat diterima Helmi, karena mengingat istrinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di suatu Instansi di Lubuk Linggau, dan punya anak sebagai tanggungan yang masih kecil, yang bungsu baru berumur 2 (dua) bulan. Ditambah alasan lain, bahwa mutasi antar pulau ini tidak membuat jabatan maupun karirnya meningkat, sebagaimana biasanya dialami oleh staff lain.

Penolakan Helmi dijadikan oleh perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja, dengan alasan telah tidak masuk bekerja ditempat kerja yang baru, sehingga dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak terhitung tanggal 16 April 2011.

Keberatan dianggap mengundurkan diri, Helmi kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan mengajukan tuntutan berupa uang pesangon sejumlah lebih dari Rp.120 juta, cuti panjang selama 3 tahun, dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar 3 bulan gaji.

Atas gugatan Helmi, PHI Palembang dalam putusannya Nomor 11/G/2012/ PHI.PLG., tanggal 29 Januari 2013, menetapkan hak-hak Helmi, yaitu berupa uang pensagon sebesar Rp.73 juta, cuti panjang selama 2 tahun, serta upah proses selama 3 bulan.

Meskipun terhadap putusan PHI Palembang, perusahaan mengajukan permohonan kasasi. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 23 Mei 2014, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh perusahaan. Karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan bukan termasuk kualifikasi mengundurkan diri, tetapi merupakan pelanggaran tata tertib, yaitu menolak pemindahan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of