Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
58

Tak Terima di-PHK, Pekerja Tuntut Gaji Hingga Pensiun

Jakarta Barat | Adalah Zairianti, mantan pekerja PT Jhonson Home Hygiene Products yang mengajukan tuntutan rekonvensi (gugat balik), atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan restrukturisasi bagian Logistik yang berakibat pada posisi Zairianti sebagai Logistic Manager dihilangkan. 

Terhadap rencana perusahaan tersebut, Zairianti tidak keberatan dengan syarat, besaran kompensasi pesangonnya, adalah upah selama dirinya tidak lagi bekerja yang sekarang memasuki usia 49 tahun hingga usia pensiun 55 tahun, atau sebanyak 72 bulan upah dikalikan gaji yang biasa ia terima sebesar Rp.24 juta. 

Pengajuan kompensasi tersebut, ditolak oleh perusahaan yang berkedudukan di Gedung Alianz Tower, Lt. 26, Jl. HR. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta itu. Karena perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi tidak lebih dari 15 bulan upah, sebagaimana tertuang dalam gugatan yang diajukan oleh perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Namun gugatan balik Zairianti tidak dikabulkan oleh PHI Jakarta Pusat. Dalam putusannya Nomor 238/PHI.G/ 2013/PN.JKT.PST. tanggal 8 Mei 2014,  PHI Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PHK yang diajukan oleh PT Jhonson Home Hygiene Products, dan menetapkan besaran uang kompensasi pesangon untuk Zairianti adalah sebesar Rp.608,4 juta. 

Tak terima dengan putusan PHI Jakarta Pusat, Zairianti mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Srt.KAS/PHI/2014/ PN.JKT.PST., yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 9 Juni 2014. 

Zairianti menganggap, ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, merupakan pasal keranjang sampah yang selalu dimanfaatkan oleh pengusaha berbuat sewenang-wenang untuk memutuskan hubungan kerja tanpa alasan apapun kepada pihak pekerja, yang berakibat pada potensi hilangnya masa depan pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan berharap mendapatkan kenaikan jabatan serta peningkatan kesejahteraan. 

Namun Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil memori kasasi yang diajukan oleh Zairianti. MA menilai, PHI Jakarta Pusat yang berpendapat terhadap pertimbangan hukum yang menolak gugatan balik Zairianti, karena tidak adanya hukum positif yang mengatur tuntutan upah hingga memasuki usia pensiun sebagai kompensasi PHK. 

Atas hal tersebut, MA dalam putusannya Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 11 Desember 2014, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Zairianti. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of