Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
482

Tidak Adanya Surat Skorsing, Tuntutan Provisi Tidak Dikabulkan

Jakarta Pusat | Tuntutan putusan sela (provisi) yang diajukan oleh Erlyn Nutricia, atas tidak dibayarnya upah selama menunggu putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), terhadap PT Ranuza Siratama ditolak oleh PHI Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013) lalu. Erlyn dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam provisi, yang menyatakan perusahaan tempatnya bekerja menerbitkan surat skorsing, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

PT Ranuza Siratama dituntut Erlyn untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak Oktober 2012, sebesar Rp.16,2 juta. Erlyn tidak lagi diijinkan untuk masuk kelingkungan perusahaan yang berkedudukan di Jalan Timor Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, terhitung pada tanggal 15 Oktober 2012, tetapi perusahaan tidak berkenan memberikan surat pemutusan hubungan kerja. 

Sebelum dilarang bekerja, Erlyn dikenakan surat peringatan ke-3, dan dimutasi dari PT Ranuza Medika ke PT Ranuza Siratama terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012. Keberatan dengan tindakan perusahaan, Erlyn mengajukan surat tanggal 18 Juni 2012 terkait status pekerjaan dan besaran upah yang akan diterimanya. 

Lebih lanjut, PHI Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 60/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Erlyn, yaitu menyatakan putus hubungan kerja keduanya terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013, dan menetapkan besaran kompensasi uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sebesar Rp.34,6 juta dari tuntutannya sebesar Rp.124,2 juta. 

Tak terima dengan putusan PHI Jakarta Pusat, Erlyn mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Srt.Kas/PHI/2013/ PN.JKT.PST., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 23 Juli 2013. Erlyn menganggap dirinya telah diperlakukan diluar ketentuan perundang-undangan, dengan menyuruhnya bekerja dari PT Ranuza Medika ke PT Ranuza Siratama. Sehingga, seharusnya PHI Jakarta Pusat mengkualifikasikan PHK yang dijalaninya disebabkan ketentuan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan, dan berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan. 

Akan tetapi keinginan Erlyn tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah Agung, yang dalam putusannya Nomor 103 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 2 Juli 2014, menyatakan menolak permohonan kasasi dari Erlyn Nutricia. Mahkamah Agung menilai, bahwa PHI Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Erlyn telah mendapat Surat Peringatan III, karena telah membuat kesalahan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung berpendapat, berdasakan Pasal 161 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah beralasan memutus hubungan kerja keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of