Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
35

Tidak Diminta, PHI dan MA Putus Tanpa Menghukum Kerja Kembali

Sidoarjo | Mahkamah Agung sependapat dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya Nomor 118/G/2013/PHI.SBY tanggal 19 Februari 2014. Dalam putusannya Nomor 505 K/Pdt.sus-PHI/2014 tanggal 22 Oktober 2014, Mahkamah Agung menilai PHI Surabaya telah tepat dalam membuat putusan atas perkara gugatan yang diajukan oleh Nugroho Budi Ryantomo (4 orang) melawan PT Alianisa, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Nugroho terpaksa mengajukan gugatan, karena tidak lagi diperbolehkan bekerja sejak tanggal 10 Juli 2013, karena diduga atas alasan mendirikan serikat pekerja/serikat buruh. Karena diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, akhirnya Nugroho mengajukan tuntutan kekurangan pembayaran upah selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2011, 2012 dan 2013 sebanyak lebih dari Rp.52 juta, serta upah selama tidak diperbolehkan bekerja sebesar 4 (empat) bulan upah. 

Akan tetapi, meskipun diajukan tuntutan agar PHI memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Namun sayangnya gugatan Nugroho, dkk tanpa adanya tuntutan (petitum) untuk dipekerjakan kembali atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan perusahaan sejak tanggal 10 Juli 2013. Sehingga, baik PHI maupun Mahkamah Agung dalam putusan masing-masing, tidak memerintahkan PT Alianisa untuk mempekerjakan kembali Nugroho Budi Ryantomo (4 orang) ditempat semula, yaitu sebagai operator. 

Sikap PHI dan Mahkamah Agung yang tidak menggunakan amar putusan untuk menjatuhkan putusan diluar petitum primair, adalah karena akan dianggap putusan yang tidak diminta (ultra petita). Selain itu, maksud dan tujuan mohon putusan yang adil (ex aequo et bono), untuk diartikan putusan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of