Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
534

Timboel: Perbedaan Prosedur PHK Dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI, Justru Untungkan Pengusaha

69indohubcomJakarta | Pengaturan tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui permohonan yang dibebankan kepada pengusaha untuk mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dinilai berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), oleh Timboel Siregar dihadapan 6 (enam) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa (31/3) siang tadi. 

Menurut Timboel, perubahan ketentuan prosedur PHK yang semula adalah permohonan menjadi gugat menggugat dalam UU PPHI, justru menguntungkan pengusaha. Sebab, dalam UU Ketenagakerjaan kewajiban untuk mengajukan permohonan PHK ke PHI adalah pengusaha. Tetapi kini, justru pengusaha lebih banyak pasif dalam kasus PHK karena menunggu digugat oleh pekerja/buruh di PHI. “Hal ini merupakan ketidak konsistenan antara UU Ketenagakerjaan dengan UU PPHI”, tegas Timboel sesaat setelah menghadiri persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.  

Ketika pihak pekerja/buruh yang menggugat, maka sesuai hukum acara perdata umum yang berlaku di PHI, pekerja/buruh dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan PHK-nya, yaitu diantaranya besaran upah, masa kerja bahkan surat PHK. Sedangkan, bukti-bukti tersebut belum tentu diberikan pengusaha. Sehingga, tak jarang gugatan PHK yang diajukan oleh buruh dikalahkan, bahkan dinyatakan tidak dapat diterima, setelah bersidang berkali-kali hingga 10 kali, papar Timboel.

Timboel Siregar yang merupakan Pengurus Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan ahli, oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yang diregister dengan Nomor 20/PUU-XIII/2015. Para Pemohon yang terdiri dari Abda Khair Mufti, dkk (9 orang), keberatan dengan ketentuan Pasal 81 UU PPHI. Abda meminta agar pasal tersebut dimaknai menjadi, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, kecuali perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja diajukan melalui permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja”. 

Sidang lanjutan yang digelar di Ruang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, mengagendakan mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ahli dari para Pemohon. Dalam keterangannya, Didik Mukrianto mewakili DPR menyampaikan bahwa UU PPHI merupakan amanat dari UU Ketenagakerjaan, yakni Pasal 136 ayat (2). “Bahwa permohonan para Pemohon yang mengaitkan Pasal 81 UU PPHI dengan Pasal 151 dan 152 UU Ketenagakerjaan kurang tepat, karena UU PPHI justru merupakan amanat dari Pasal 136 ayat (2) UU Ketenagakerjaan,” urai Didik, di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman. 

Pada kesempatan itu, Selain Timboel Siregar, para Pemohon menghadirkan ahli lain yakni Abdul Rachmad Budiono dari Universitas Brawijaya, Malang. Mengawali keterangannya, Rachmad Budiono menyampaikan bahwa pembentukan UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI dilakukan dalam kondisi yang tergesa-gesa. Untuk itu, lanjut Rachmad Budiono, salah satu pasal dalam UU PPHI menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Sehingga menurutnya inilah yang menjadi pangkal masalah. “Maka kemudian salah satu pasal dalam UU PPHI hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, dalam pandangan saya, inilah yang menjadi masalah,” kata Rachmad Budiono. 

Diakhir persidangan, para Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Hafidz, meminta Majelis Hakim untuk menggelar kembali satu kali persidangan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari para Pemohon. Menanggapi permintaan Hafidz, Hakim Anwar Usman menetapkan persidangan selanjutnya pada Rabu, 22 April 2015, Pukul 11.00 Wib. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of