Type to search

Ahli: Mogok Kerja Selama Satu Bulan Dianggap Kurang Tepat

Share

Sidoarjo | Tidak adanya pengaturan kebolehan lamanya mogok kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dianggap kurang tepat apabila mogok kerja dilakukan selama satu bulan penuh atau lebih. Demikian pendapat ahli yang dihadirkan oleh PT Interbat selaku Penggugat, yaitu Dr Rahmad Budiono, S.H., M.H. dari Universitas Brawijaya-Malang, dan Dr Asri Wijayanti, S.H., M.H. dari Universitas Muhammadiyah-Surabaya, yang dihadirkan oleh FSPMI Jawa Timur selaku Tergugat. 

“Pada dasarnya meskipun tidak diatur secara jelas lamanya waktu mogok masal dengan jangka waktu satu bulan tersebut kurang tepat”, ungkap Asri dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipimpin oleh Wahyono, S.H. Lebih lanjut, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rahmad Budiono, menurutnya, “Mogok kerja dengan jangka waktu satu bulan dalam kerangka hubungan industrial tidak sepantasnya dilakukan”. 

PT Interbat yang berkedudukan di Jl. HR Moch. Mangundiprojo, No. 1, Sidoarjo, Jawa Timur, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diregister di Kepaniteraan PHI Surabaya Nomor 88/G/2014/PHI.Sby., terhadap Lia Fitriyanti, dkk (67 orang) yang memberikan kuasa kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), karena telah melakukan mogok kerja, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 hingga tanggal 7 Januari 2014. 

Menurut perusahaan, mogok kerja yang dilakukan belum diakibatkan sebagai gagalnya perundingan. Selain itu, tidak ada risalah perundingan yang menyatakan gagalnya perundingan, serta perusahaan juga berdalih dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2014, alasan adanya penundaan perundingan karena adanya surat tanggal 13 Juli 2013 dari DPP FSPMI yang meminta adanya pencabutan terhadap Surat Keputusan pembentukan PUK FSPMI di PT Interbat. 

Namun dalil adanya permintaan pencabutan SK PUK FSPMI PT Interbat, dibantah dengan adanya surat dari DPP FSPMI tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan pembentukan PUK SPAI FSPMI PT. Interbat sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak bertentangan dengan Surat DPP SPMI No. 01274/Org/DPP FSPMI/VII/2013. 

“Menimbang, bahwa oleh karena faktanya sebelum mogok kerja para pekerja sudah mengirimkan surat permohonan sebanyak dua kali, tetapi alasan belum bersedianya perusahaan juga dapat dibenarkan secara hukum, maka terhadap putusnya hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja, Majelis Hakim setuju dengan pendapat Mediator untuk menghukum perusahaan membayar kepada para pekerja, uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, tegas Wahyono mengucapkan pertimbangan hukum, Rabu, 17 Desember 2014. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *