Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
370

Ahli: TKI Pelaut, Diantara Deraan Siksa dan Devisa Negara

34news.detikcomJakarta | Dr Poempida Hidayatulloh, Ph.D, DIC., Mantan Wakil Ketua Timwas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (8/4) siang tadi memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), terhadap adanya dualisme wewenang berbasis dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan dalam menangani masalah TKI Anak Buah Kapal (Pelaut). 

Imam Syafi’i, dkk para TKI Pelaut selaku Pemohon dalam perkara Nomor 6/PUU-XIII/2015, berharap akan mendapatkan penanganan setiap kasus yang melibatkan TKI Pelaut, yaitu terbentuknya kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari Kementerian yang mana dalam menyelesaikan masalah TKI Pelaut. 

“Ego sektoral yang terbentuk, sudah membuat situasi begitu sangat menyedihkan, di mana masing institusi kementerian sangat ulet memperjuangkan wewenangnya, namun sangat enggan mengemban tanggung jawab saat terjadi masalah”, papar Poempida dihadapan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat.

Poempida meminta perhatian Pemerintah, agar jangan hanya memperhatikan masalah perbudakan di satu wilayah yang telah disebarluaskan oleh media. Namun, perbudakan kepada TKI Pelaut yang berada di atas kapal-kapal asing yang berlayar di laut-laut lintas samudera, dan lintas negara harus mendapat perhatian yang serupa dan seimbang.

Karena para TKI Pelaut adalah juga bagian dari pejuang devisa bagi Indonesia yang mendapatkan deraan penderitaan yang begitu dahsyat dalam bentuk penganiayaan, gaji tidak terbayar, tidak ada akses pada komunikasi, jam kerja berlebih, tempat kerja yang tak layak dan terakhir ditinggalkan dilaut oleh Kapten kapal, tegas Poempida. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of