Type to search

Beri Fasilitas Kredit Ganda, PHI Putus PHK Pelanggaran Ringan

Share

Jember | PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya sendiri, Denny Wahyu Kustanto yang menjabat Mantri BRI Unit Jenggawah, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 133/G/2014/PHI.Sby.

Denny dianggap melakukan kesalahan berat, berupa rekayasa analisa pemberian kredit, dan pemberian fasilitas kredit ganda. Sehingga, setelah perusahaan melakukan rangkaian pemeriksaan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 Oktober 2013, akhirnya perusahaan mengambil kesimpulan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Denny untuk mengajukan klarifikasi dan keberatannya, yang pada tanggal 26 November 2013 dan 9 Desember 2013 dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Namun perusahaan tetap pada maksudnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Denny, yang disampaikan pada tanggal 4 Juni 2014 dan dilanjutkan dengan pertemuan bipartite pada tanggal 16 Juni 2014 serta 17 Juli 2014.

Lebih lanjut, perusahaan dalam surat gugatannya hanya bersedia memberikan uang pisah sebesar Rp.1 juta, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 48 ayat (6), dan menolak untuk mempekerjakan kembali Denny seperti yang ia tuangkan dalam surat jawaban gugatan tanggal 19 Januari 2015.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Surabaya berpendapat, bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah bersifat indisipliner ex pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 46 ayat (1), huruf b Perjajian Kerja Bersama PT Bank Rakyat Indonesia Periode 2013-2015, yaitu : Tergugat sebagai Pekerja tidak cakap melaksanakan tugas dengan wajar.

Terhadap kesimpulan (konklusi) yang demikian, PHI Surabaya menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja Denny terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015, dan menetapkan hak-hak Denny sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama tidak dipekerjakan selama 8 (delapan) bulan, sebesar Rp.33,9 juta. Demikian amar putusan yang diucapkan oleh Hakim Ketua, Jihad Arkannudin, S.H., M.H., dalam sidang yang terbuka untuk umum, Senin (2/3) lalu, di gedung PHI Surabaya. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *