Type to search

Buruh Jatim Tuntut Pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial

Share

Surabaya | Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, melakukan aksi pemanasan jelang peringatan Mayday, di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (16/4) kemarin. Perwakilan buruh yang diterima sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim itu, mengusung dua tuntutan utama.

Koordinator Aksi, Jazuli mengatakan, dua tuntutan utama yang diusung masa buruh dalam aksi May Day tahun ini adalah, pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan menuntut diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja di Jatim.

Menurut Jazuli, PHI harus dibubarkan, karena selama ini tidak pernah berpihak kepada buruh. “Selalu yang dimenangkan pengusaha,” tegasnya, di sela-sela aksi di DPRD Jatim. Tuntutan terhadap pembubaran PHI yang menimbulkan banyak masalah bagi kaum buruh, secara terus menerus berlangsung dibeberapa daerah. Seperti buruh dari Karawang, Jawa Barat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang mengajukan judicial review terhadap keberadaan PHI tersebut.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, telah mengagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang merupakan undang-undang pembentukan PHI.

Sementara untuk Perda Perlindungan Tenaga Kerja, keberadaannya sangat diperlukan untuk melindungi kaum buruh untuk memperoleh hak-hak.“Itu penting, agar buruh menjadi lebih sejahtera,” tegas pria yang juga sebagai Sekretaris KSPI Jatim ini. (***bunnew/Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *