Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
326

Diperiksa Secara Contentiosa, Gugatan Tidak Dapat Diterima

Pandaan | Gugatan yang diajukan oleh PT Scandinavian Tobacco Group, dinyatakan tidak dapat diterima, oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (9/2) lalu. “Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah merupakan jenis gugatan yang bersifat kontentiosa, maka dengan dengan telah tidak adanya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak memenuhi syarat lagi sebagai sebuah gugatan perselisihan hak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima”, terang Drs. Tugiyanto, Bc. Ip., S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukumnya. 

Alasan PT Scandinavian Tobacco Group mendaftarkan gugatan ke PHI Surabaya tanggal 22 Oktober 2014, adalah karena tidak adanya titik temu mengenai pembasan 4 (empat) ketentuan yang harus diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM). Keempat ketentuan tersebut, yaitu : (i) tentang pelaksanaan ibadah sholat bagi pekerja yang beragama Islam; (ii) tentang cuti keguguran; (iii) tentang pemotongan upah secara proporsional bagi pekerja yang terlambat atau pulang lebih awal; dan (iv) tentang pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah. 

Atas gugatan perusahaan yang yang beralamat di Jalan. Stadion No. 28, Pandaan, Jawa Timur tersebut, yang teregisterasi dengan Nomor 114/G/2014/PHI.Sby terhadap SPSI RTMM, PHI Surabaya berpandangan dengan belum adanya unifikasi hukum acara di PHI, maka penggunaan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) diberlakukan untuk memeriksa dan mengadili perkara di PHI. Dengan demikian, PHI Surabaya berdasarkan asas proses doelmatigheid (demi kepentingan beracara), memiliki kewenangan untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan syarat formal dari para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. 

Meskipun SPSI RTMM tidak mengajukan eksepsi terhadap legal standing (kedudukan hukum)-nya sebagai Tergugat, sepanjang mengenai apakah dapat ditarik sebagai pihak atau tidak?. Maka oleh karena gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial bersifat contentiosa, pemeriksaan terhadap gugatan demikian menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. 

Hakim Tugiyanto berpendapat sebagaimana tertulis dalam halaman 29 dan 30 putusan Nomor 114/G/2014/PHI.Sby tanggal 9 Februari 2015, bahwa oleh karena ada perubahan nama-nama penerima kuasa yang semula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2014, dan kemudian diubah nama-nama penerima kuasa dari SPSI RTMM dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2015, yang disebabkan adanya pergantian kepengurusan SPSI RTMM pada tanggal 31 Desember 2014, maka menyebabkan SPSI RTMM tidak lagi memiliki kewenangan (legal standing) yang berakibat pada kedudukan SPSI RTMM sebagai Tergugat sudah tidak memenuhi syarat formal. 

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)”, ucap Tugiyanto membacakan amar putusan setebal 33 halaman. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of