Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
312

Disarankan Hakim, Pabrik Semen Tolak Bipartit Dengan Kuasa Hukum

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (22/4) gelar sidang lanjutan atas gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang diajukan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. Dalam sidang kali kedua ini, beragendakan memeriksa syarat formil pihak Penggugat.

Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Wasdi Permana, S.H., menyarankan kepada para pihak, untuk melakukan musyawarah sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan. Namun, Pihak Penggugat hanya bersedia bipartit dengan Tergugat langsung, yaitu Yayat Sugara tanpa didampingi oleh Kuas Hukumnya.

Keinginan perusahaan yang berada di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja, Citeureup,  Kab. Bogor itu, ditolak oleh Yayat. “Saya berhak didampingi Kuasa Hukum,” ujar Yayat ketika ditanya kontributor buruhonline.com seusai persidangan.

Selain itu, dalam persidangan kali ini, Kuasa Hukum Tergugat, Alfan meminta kepada Majelis Hakim PHI, untuk menjatuhkan putusan sela. Permohonan putusan sela tersebut, karena Yayat sebagai pekerja tidak lagi menerima pembayaran upah dari perusahaan. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menerbitkan putusan sela.

Namun, Wasdi selaku Hakim Ketua yang memeriksa perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu, menolak permohonan Tergugat, karena erat kaitannya dengan pokok perkara yang akan diputus bersama-sama putusan akhir.

Sebelum menutup sidang, Wasdi memberitahu kepada para pihak untuk hadir kembali pada hari Rabu, 30 April 2015, dengan agenda Jawaban dari Tergugat. (***Jar)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of