Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
14

Disnaker Purwakarta Mengaku Baru Pertama Kali di-PTUN-kan Buruh

Bandung | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, untuk pertama kalinya menggelar sidang pemeriksaan persiapan (dismissal procces) atas perkara Nomor 40/G/2015/PTUN.Bdg, terhadap gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT Gistex Chewon Syntetic, melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Selasa (7/4) siang tadi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Hakim Tata Usaha Negara wajib memberikan nasihat kepada penggugat, guna memperbaiki gugatan dan melengkapi data-data yang menurut Hakim dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pokok perkara nantinya. 

Dalam sidang pemeriksaan persiapan yang dipimpin oleh Hakim Tata Usaha Negara, Sutiyono, S.H., M.H., menurut pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Eko Novriansyah Putra, Hakim tidak banyak memberikan nasihat, karena seluruh syarat formil surat gugatan telah terpenuhi. 

“Majelis Hakim hanya mempertegas mengenai objek sengketa, karena format surat yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja terkesan fomat surat umum, tidak seperti surat Keputusan Tata Usaha Negara”, terang Eko yang juga salah satu anggota dari Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI) itu kepada buruhonline.com melalui sambungan telepon. 

Sedangkan pihak tergugat yang diwakili oleh W. Tambunan, selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Purwakarta, mengatakan baru pertama kali Disnaker Purwakarta digugat ke PTUN oleh buruh, terlebih yang menjadi persoalan adalah pencabutan tanda bukti pencatatan serikat pekerja, ungkap Eko yang menirukan jawaban dari pihak tergugat ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan lisan oleh Hakim Sutiyono. 

Gugatan ke PTUN yang diajukan oleh para buruh dari serikat pekerja PPMI tersebut, lantaran terbitnya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Nomor 251/246-PKTK/2015 tertanggal 15 Januari 2015, yang pada pokoknya mencabut dan sekaligus mencoret nomor bukti pencatatan PPA PPMI PT Gistex. 

Disnaker menggunakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000, atas adanya aduan sepihak dari PT Gistex melalui surat Nomor 02/HRD/G&C/XII/2014, yang menerangkan bahwa jumlah keanggotaan PPA PPMI PT Gistex hanya tinggal seorang, sehingga tidak lagi memenuhi syarat keberadaan serikat pekerja yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 21/2000. 

Perlakuan Disnaker kontan menyulut protes dari anggota PPMI, mereka menilai seharusnya Kadisnaker melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap jumlah keanggotaan PPA PPMI PT Gistex, bukan menerima mentah-mentah dugaan dan aduan subyektif dari perusahaan. Menurut Eko, pihaknya diberikan waktu hingga Selasa, 14 April 2015, Pukul 10.00 Wib, untuk menyerahkan perbaikan gugatan agar pokok perkara segera dapat disidangkan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of