Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
302

Disnaker Tak Miliki Website, Terancam Pidana Kurungan 1 Tahun

Bekasi | Keluhan para serikat pekerja/serikat buruh terhadap keterbukaan informasi publik oleh Dinas Tenaga Kerja, memang patut dipersoalkan. Pasalnya, pekerja sulit mendapatkan informasi mengenai pengaduan pelanggaran hak normatif pekerja di Dinas Tenaga Kerja. Pekerja juga kerap dipingpong oleh Pegawai Disnaker, bahkan yang dicari justru menghilang dari kantornya, ketika pekerja hendak mempertanyakan kasus pelanggaran upah atau PHK-nya. 

Tak jarang, pekerja harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mencapai kantor Disnaker, guna hanya sekedar mempertanyakan perkembangan kasusnya. Kondisi tersebut, terjadi karena Dinas Tenaga Kerja belum menyediakan fasilitas informasi publik yang modern, seperti website. Dan bukan hanya itu saja, meskipun Disnaker mempunyai website, informasi yang disediakan tidak update, serta tidak menginformasikan jadwal sidang mediasi oleh Pegawai Mediator, maupun daftar perusahaan mana saja yang belum, sedang, atau sudah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atas pengaduan pekerja/serikat pekerja. 

“Jika ada website, kami lebih mudah untuk mencari informasi dari Disnaker, seperti jadwal sidang, dan juga informasi lowongan kerja bagi para pencari kerja”, ujar Setyaningsih kepada buruhonline.com saat ditemui di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. 

Dinas Tenaga Kerja yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, sebagai satuan kerja dari lembaga penyelenggara negara (Bupati/Walikota dan Gubernur), adalah termasuk badan pelayanan publik, yang mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan informasi melalui media elektronik, dan merupakan amanat ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. 

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara atau satuan kerja yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 UU Pelayanan Publik, diatur mengenai ruang lingkup pelayanan publik, yang diantaranya jasa publik dan pelayanan administratif. 

Badan pelayanan publik, seperti Dinas Tenaga Kerja yang dengan sengaja tidak menyediakan, dan tidak memberikan pelayanan informasi publik, dapat dituntut pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of