Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
340

Hanya Karena Ditinggal Makan, Seorang Satpam di-Putus Kontrak

Surabaya | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (9/3) lalu, tidak dapat mengabulkan tuntutan Rudi Hartono, yang meminta pembayaran ganti rugi terhadap Pimpinan Koperasi Karyawan Dharma Satya Tama, atas pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) secara sepihak pada tanggal 10 Februari 2014. Menurut Rudi dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2014, dirinya dikontrak selama 1 (satu) tahun sebagai personil satuan pengamanan (satpam), terhitung sejak 2 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014. 

Menanggapi surat gugatan Rudi yang diregister di PHI Surabaya dengan Nomor 129/G/2014/PHI.Sby, Kopkar mengajukan bantahan terkait alasan pengakhiran perjanjian kontrak. Menurut kuasa hukum Kopkar, Erwin P Herwindra, S.H., M.Hum., Rudi telah tidak berada (meninggalkan tempat bekerjanya) pada saat terjadi pencurian pada tanggal 7 Februari 2014, dengan alasan sedang makan. Sehingga, Kopkar mendalilkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Rudi Hartono yang mengakibatkan kerugian, dan dapat diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan berat. 

Lebih lanjut Rudi Hartono membantah jawaban Kopkar, karena menurutnya, jika dirinya melakukan kesalahan berat sebagaimana Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Maka seharusnyalah pihak Kopkar membuktikan dirinya telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan pidana, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2013. 

Atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Kopkar, Rudi menuntut pembayaran ganti rugi pengakhiran perjanjian kontrak sebanyak 11 bulan upah atau senilai Rp.27,5 juta, ditambah dengan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan upah. Namun, berdasarkan pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Jihad Arkanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, berpendapat, bahwa seharusnya pekerja melakukan kordinasi dan memberitahu pada rekan kerja satpam lainnya yang berada di pos lain, untuk menggantikan agar supaya tidak terjadi kekosongan, namun pekerja tidak melakukan tindakan tersebut.

“Sehingga tindakan Penggugat yang seperti ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan merupakan bentuk kelalaian yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan di tempat kerjanya”, ucap Jihad. “Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak, yang meliputi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, serta upah bulan Pebruari 2014, sebesar Rp.5.375 ribu”, tambahnya. (***Ad)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of