Type to search

Jelang Hari Buruh: DPR Nilai Kinerja Hanif, Baik

Share

Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IX menilai, program kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin M Hanif Dhakiri pada tahun 2015 bagus,  namun Komisi IX mengharapkan implementasi dari program-program yang baik tersebut. Demikian disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR yang dipimpin Ketua Komisi IX, Dede Yusuf Macan Efendi, Senin (13/4) kemarin, yang membahas enam program kerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015.

 “Hari ini kami Raker dengan Menteri Ketenagakerjaan, dan kalau melihat dari paparan Pak Menteri saya lihat bagus, program dan roadmapnya bagus. Tinggal pelaksanaannya. Karena kami paham sekali bahwa pemerintah belum memberikan atensi khusus, mengenai bagaimana pembiayaan kementerian itu sendiri. Akibatnya angka yang dialokasikan untuk kementerian ini masih sangat kecil”, papar Dede disela-sela rapat kerja komisi di Gedung DPR, Jakarta.

Dijelaskan Dede,  jika  berbicara mengenai rencana-rencana grand skenario, seperti  yang disampaikan Hanif pada rapat tersebut, misalnya pembangunan BLK dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi MEA, menurut Dede semuanya bagus. “Tetapi  dengan anggaran yang dimiliki Kementerian, bahkan sampai saat ini jika bicara tentang BLK saja untuk seluruh Indonesia hanya Rp.100 Milyar, kalau dipukul rata semua BLK hanya Rp.300 jutaan per BLK rasanya tidak mungkin, jadi harus ada keseriusan”, tegas politisi Partai Demokrat ini.

Untuk masalah soal pengawasan saja, ia  melihat di Kementerian Ketenagakerjaan terlalu banyak yang harus diawasi. Mulai dari perusahaan, industri, tenaga kerja asing, bahkan nanti kalau ada RUU PRT harus melakukan pengawasan kepada pembantu rumah tangga juga. “Ini memerlukan sebuah penambahan jumlah pengawas dalam hal ini PPNS-nya, saat ini mungkin PPNS-nya hanya 150-an orang dan ini sangat kurang sekali, integrasi dengan pemda khususnya dengan disnaker-disnaker masih sangat kurang,” ungkapnya.

“Tentunya kami DPR mensupport program-program yang baik, namun kita juga harus mengatakan bahwa ini jangan hanya cerita saja harus ada implementasi,” mantap Dede.

Keenam program kerja di bidang ketenagakerjaan tersebut, yaitu program pembangunan 10.000 unit Rusunawa dan Rusunami bagi kesejahteraan pekerja, kesiapan pembangunan Rumah Sakit Pekerja/Buruh, pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa ijin di Indonesia, revitalisasi BLK-BLK di seluruh Indonesia, perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI, dan perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PPTKIS. (***Kom9-Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *