Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
23

Jelang Mayday, Buruh Persoalkan Anjuran Mediator di MK

Jakarta | Diantaranya Wahidin, Muhammad Hafidz, dan Solihin, yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), akan kembali mengajukan judicial review (pengujian undang-undang) terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Setelah sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang digawangi Abda Khair Mufti, dkk menguji ketentuan Pasal 81 UU PPHI tersebut di Mahkamah Konstitusi. Kali ini, buruh akan kembali mendaftarkan pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI, terkait anjuran mediator dan konsiliator yang dianggap tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut Kuasa Hukum ketiga buruh tersebut, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., terdapat standar ganda sebagai syarat pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Disatu sisi UU PPHI memberikan kewenangan kepada Mediator dan Konsiliator mengeluarkan anjuran, tetapi disisi lain Pasal 83 ayat (1) UU PPHI justru mensyaratkan risalah mediasi atau konsiliasi untuk mengajukan gugatan,” ujar Iskandar, Minggu (26/4) kemarin.

“Syarat mengajukan gugatan adalah risalah mediasi, bukan anjuran. Tetapi dalam UU PPHI tidak ada pasal yang mengatur kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah, yang ada hanya menerbitkan anjuran yang tidak mempunyai kekuatan hukum”, tambah Iskandar.

Dalam permohonan yang akan didaftarkan pada Rabu (29/4/2015) nanti, ketiga buruh menyatakan, konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi  yang diatur dalam UU PPHI, faktanya tidak menimbulkan mediasi yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk dapat berunding. Karena Pegawai Mediator menjadi figur sentral, yang diberikan kewenangan untuk membuat anjuran yang seolah-olah (quasi) Putusan (vonis) Hakim, dan terkesan hanya menjadi tiket untuk mengajukan gugatan ke PHI. Padahal pada ranah hukum, mediasi tidak mengenal anjuran.

Dalam petitumnya, MK diminta untuk menyatakan konstitusional bersyarat (conditionaly constititional) sepanjang frasa “anjuran”, dimaknai sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. “Kami minta MK untuk menyatakan anjuran yang diterbitkan mediator dan konsiliator, sekaligus sebagai risalah mediasi atau konsiliasi,” jelas Iskandar. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of