Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
19

Langgar Aturan Kontrak, Pemkot Depok Ancam Cabut Ijin Perusahaan

Depok | Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail tetapkan Peraturan Daerah Kota Depok mengenai sanksi administratif bagi pengusaha yang melakukan penyimpangan terhadap penerapan sistem kerja kontrak dan harian lepas.

Ketentuan tersebut, dimuat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 4, Perda Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Perjanjian Kerja Harian Lepas. Meskipun pengaturan norma pembatasan penerapan sistem kerja kontrak dan harian lepas tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi terdapat perbedaan sanksi hukum atas penyimpangan sistem kerja kontrak dan harian lepas.

Dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, penyimpangan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourcing, hanya berakibat pada peralihan status hubungan kerja, yang semula pekerja kontrak atau pekerja harian lepas menjadi pekerja tetap.

Dalam Perda Kota Depok yang ditetapkan tanggal 18 September 2014 lalu itu, bukan hanya mengatur mengenai peralihan status hubungan kerja, tetapi juga mengatur sanksi administratif, yaitu berupa penghentian proses produksi hingga pencabutan ijin perusahaan.

Tahapan pemberian sanksi administratif tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian Nota Pengawasan, Surat Peringatan I, II, dan III kepada perusahaan. Setelah itu, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja membuat Berita Acara Pengawasan yang ditanda-tangani Kepala Dinas disertai rekomendasi kepada Walikota untuk menerbitkan pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, hingga penghentian sebagian atau seluruh alat produksi serta pencabutan ijin operasional perusahaan. (***Hz)

 

Silahkan klik disini untuk mendapatkan Soft Copy Perda Kota Depok.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of