Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
521

MA: SCTV Boleh Titip Uang Pesangon di PHI

Jakarta | Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 Juni 2014, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Surya Citra Televisi (SCTV), dan menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan pertelevisian tersebut dengan Agus Suhanda, dkk (40 orang) terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012. Selain itu, MA juga mengabulkan keinginan SCTV yang akan menitipkan uang pesangon (konsinyasi) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SCTV dalam surat gugatannya, meminta PHI Jakarta Pusat untuk menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dimohonkannya, serta menetapkan mekanisme pembayaran uang pesangon kepada Agus, dkk yang besarannya Rp.1,6 Miliar apabila gugatannya dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap.

Agus, dkk yang kesehariannya bekerja sebagai sopir dan security diputuskan hubungan kerjanya oleh SCTV, karena adanya kebijakan baru untuk menyerahkan sebagian pekerjaan penunjang ke perusahaan outsourcing. Kebijakan tersebut menyebabkan 159 orang pekerja, termasuk Agus, dkk diputuskan hubungan kerja dengan tawaran uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut SCTV, hanya 119 orang pekerja yang menerima tawaran perusahaan melalui mekanisme perundingan, dan ditempatkan di perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yaitu PT ISS. Karena tidak semua pekerja menerima tawaran perusahaan, maka pihak perusahaan mengajukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.

Akan tetapi upaya mediasi tidak menghasilkan persetujuan, hingg akhirnya SCTV mengajukan gugatan ke PHI Jakarta Pusat. Dalam putusannya Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2013, PHI Jakarta Pusat menolak gugatan SCTV dan mewajibkan SCTV untuk mempekerjakan kembali 40 orang pekerja yang di-PHK, dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Agus, dkk.

Terhadap putusan PHI Jakarta Pusat, SCTV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST, yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013. Dalam memori kasasinya, SCTV mengutip salah satu dasar alasan kasasi yaitu pendapat Hakim M Sinufa Zebua yang mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Menurut Zebua, hendaknya diperhatikan salah satu frasa dari penjelasan umum, dalam bagian alinea (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of