Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
309

Mas`ud: Mayday dan Pasang Surut Perjuangan Pekerja

25577979_584522614891100_1041407702_nDewasa ini masyarakat kapitalis umumnya ditandai oleh terciptanya polarisasi sosial diantara para pemilik kapital dengan pekerja. Kebebasan kaum kapitalis adalah kebebasan yang ditopang oleh penguasaan faktor-faktor produksi, dengan faktor-faktor produksi kaum kapitalis memiliki kemampuan untuk memanipulasi, dan membeli kebebasan yang dimiliki oleh para pejabat Negara. Kondisi dunia ini yang telah dihegemoni oleh kekuatan kapitalisme global mencengkram seluruh sendi-sendi kehidupan. Dua sifat utama dari kapitalisme yaitu eksploitatif dan ekspansiif. Kedua wajah kapitalisme itu berjalan beriringan, sehingga pencapaian tujuan kapitalisme untuk meningkatkan akumulasi modal semakin massif. Bahwa konstruksi kelembagaan untuk mengatur tata dunia dilakukan melalui organisasi atau agen-agen internasional, antara lain WTO (World Trade Organization), GATT (General Agreement On Trade And Tariff), Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Fund) dan berbagai lembaga lainnya.

Globalisasi memperluas pergerakan modal dan memberikan tempat yang makin penting  bagi korporasi besar dunia (MNCs). Di Indonesia kita menyaksikan sebuah pergeseran yang menandai makin kuatnya ekspansi kapitalime global. Hingga mencengkram seluruh basis perekonomian nasional, dari perekonomian skala besar sampai perekonomian rakyat kecil. Ekspansi besar-besaran perusahaan multi nasional disertai juga dengan tuntutan mekanisme kerja baru, yang memperkenalkan system hubungan kerja yang fleksibel dalam bentuk outsourching dan kerja kontrak. Semua mekanisme kerja dimaksud untuk meraih keuntungan yang lebih besar denga mengurangi tanggung jawab pemilik modal atau pengusaha terhadap masa depan pekerjaannya. Praktek sistem kerja kontrak merajalela bagaikan jamur di musim hujan. Nyaris semua perusahaan memberlakukannya dalam bentuk kontrak kerja yang pendek dan outsourcing. Outsourcing adalah model kerja yang mencederai makna HAM dan Demokrasi.

Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempuyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kebersamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dalam sektor ketenagakerjaan perubahan/pembaharuan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Seyogyanya dapat memberikan arti yang mendasar baik peningkatan kesejahteraan kehidupan pekerja Indonesia. Baik melalui perbaikan sistem pengupahan maupun penghargaan atas jasa dan bakti pekerja selama mereka mengabdi diberbagai perusahaan dengan menyertakan pekerja dalam kepemilikan saham. Buruh kontrak dan outsourcing yang lagi marak mewarnai dunia kerja sangat mempengaruhi posisi tawar buruh dalam bernegosiasi dengan pengusaha, pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara massif yang diproses di Pengadilan Hubungan Industrial dengan menerapkan hukum acara perdata, juga sangat diwarnai dengan mafia peradilan yang pada gilirannya buruh selalu menjadi korban ketidakadilan. Lemahnya pengawasan Kementrian Ketenagakerjaan, termasuk dinas-dinas dibawahnya, menimbulkan konflik antara buruh dan pengusaha, karena UU Ketenagakerjaan dan aturan-aturan yang terkait tidak dapat ditegakkan secara konsekwen.

Bahwa selaku organisasi serikat pekerja, maka Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia harus selalu berani untuk mengumandangkan kebenaran dan melawan segala bentuk pendzoliman yang dilakukan oleh para pengusaha, apalagi dibantu dan didukung oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan para pekerja, bentuk perlawanan tersebut dapat dilakukan dengan tindakan advokasi baik berupa advokasi kebijakan maupun advokasi jalanan, dan untuk advokasi jalanan para pengurus dan anggota PPMI harus berani dan millitan dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja, tidak ada kata menyerah dan kata takut dalam perjuangan, hanya ada satu kata “LAWAN”.

Kata buruh bersatu tak bisa dikalahkan dan kata “LAWAN”, menjadi slogan perlawanan kaum buruh disetiap tahun dalam memperingati hari buruh “MAYDAY” dalam berbagai corak ekspresi yang menjadi simbol perjuangan buruh, ada yang melakukan aksi unjuk rasa, ada yang melakukan Tabliq Akbar, ada yang melakukan renungan dan sebagainnya. Dalam setiap memperingati hari buruh MAYDAY, semua jenis tuntutan buruh diekspos secara besar-besaran dengan segala cara dan metode yang ingin disampaikan, agar pesannya sampai kepada pemerintah sebagai pengelola Negara. Pengalaman membuktikan bahwa tuntutan pekerja sering diabaikan, bahkan dianggap sebagai sampah yang dibuang dipinggir jalan, sehingga sangat jarang tuntutan pekerja diakomodir dalam bentuk kebijakan riil yang pada gilirannya memberikan manfaat kesejahteraan buat pekerja dan keluarganya.

Pekerja yang saat ini terkonsentrasi dalan Konfederasi, Federasi dan Serikat Pekerja Sektoral yang secara legal sesuai ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2000 sangat banyak, karena teramat bayaknya sangat sulit untuk diakomodir dalam satu shaff perjuangan, lebih naifnya lagi yang sudah tergabung dalam Konfederasi dan Federasi, sering mengalami perpecahan karena pengaruh kepentingan kelompok dan golongan yang sesaat manfaatnya. Kondisi ini sangat disayangkan, karena secara tidak langsung memperlemah gerakan pekerja dalam mencapai tujuannya. Ditambah lagi belum ada figur yang kuat di kalangan buruh yang menjadi perekat persatuan gerakan buruh dalam membangun kekuatan perlawanan terhadap pemerintah yang tidak berpihak kepada pekerja dan rakyat Indonesia.

MAYDAY 2015 masih saja belum berubah gaya dan cara para pekerja dalam memperingati hari buruh Internasional, dalam beberapa hari terakhir kita menyimak informasi melalui media sosial, ada yang melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana, ada yang melakukan peringatan hari di Gelora Bung Karno dengan mengusung tuntutan pekerja, ada yang melakukan Tabliq Akbar di Karawang yang semuanya itu bagian dari ikhtiar untuk menyampaikan aspirasi kaum pekerja/buruh. Pertanyaannya adalah sejauh mana cara-cara konvensional tersebut memberikan dampak perubahan yang lebih baik terhadap kepentingan pekerja?

Adakah cara lain yang lebih murah, efektif dan efisien dalam memperingati MAYDAY namun manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para pekerja? Kedua pertanyaan tersebut, jangan dijawab melainkan direnungkan bersama untuk kemudian kita sama-sama akan memberikan jawaban pada MAYDAY 2016 nanti.

Ada sebuah fakta kecil dan dianggap sepeleh namun memberikan manfaat dan dampak secara nasional, baik melalui kebijakan politik maupun penegakan UU Ketenagakerjaan. Fakta kecil itu adalah perjuangan GEBER BUMN untuk menghapus sistem kerja kontrak dan sistem kerja outsourcing di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam GEBER BUMN dibangun aliansi oleh Konfederasi dan Federasi serta didukung oleh Serikat Pekerja Independen yang tergabung dalam 21 Perusahaan BUMN, dalam perjalanannya GEBER BUMN dianggap sebelah mata dan dikecilkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan perjuangan GEBER BUMN. Akhirnya hasil yang dicapai oleh GEBER BUMN mampu merubah kebijakan secara nasional di perusahaan BUMN, dengan lahirnya PANJA OUTSOURCING BUMN. Hasil Panja Outsourcing BUMN ini kemudian menjadi rujukan baik oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri BUMN untuk secara serius dan sungguh-sungguh membenahi perusahan Negara terkait dengan sistem alih daya (outsourcing) dan Sistem Kerja Kontrak.

Keberhasilan GEBER BUMN adalah karena dibangun aliansi dengan semangat persaudaraan, saling menghormati dan menghargai, mengabaikan perbedaan dan mengedepankan persamaan, saling melengkapi kekurangan dan saling tolong menolong dalam kebaikan, menghilangkan ego serikat masing-masing, dan mengedepankan kepentingan bersama bahkan yang lebih luar biasanya adalah semuanya bergerak dalam satu komando. Paparan ringan ini sengaja diangkat sebagai bahan acuan dalam refleksi MAYDAY 2015. Mudah-mudahan MAYDAY 2016 akan memberikan warna baru dalam memperingati hari buruh internasional yang pada gilirannya memberikan manfaat untuk semua baik pekerja/buruh. Pengusaha dan pemerintah sehingga cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi nyata dan dirasakan oleh semua anak bangsa.

 

(Ditulis: Mas`ud Ibnu Rasyid, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia/PPMI).

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of