Type to search

Masuk Prolegnas DPR, UU PPHI Kembali Akan di-Uji di MK

Share

Jakarta | Salah satu Undang-undang yang akan direvisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2015, adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Keberadaan UU PPHI belum menjawab persoalan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dicita-citakan cepat, tepat, adil dan murah. 

Di DPR sendiri, usulan revisi UU PPHI, datang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Rieke Dyah Pitaloka selaku Anggota Komisi IX dan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mendorong Komisi IX untuk segera mendraft usulan perubahan UU PPHI. “Untuk itu, kami mendorong agar Komisi IX segera menyusun naskah akademik dan RUU Perubahan UU 2/2004 dan mengakomodir aspirasi pekerja/buruh dalam Perubahan UU 2/2004”, ujarnya, Senin (23/3). 

Berbeda dengan para buruh yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), mereka khawatir proses revisi UU PPHI di DPR sebagai legislatif review menjadi liar, dan sangat sulit dikontrol buruh. Sehingga, para buruh itu lebih cenderung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terkait Pasal 81 UU PPHI. Abda Khair Mufti, dkk (9 orang) mempersoalkan perbedaan pemeriksaan perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, yang harus diajukan dengan mekanisme gugatan. Padahal menurutnya, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, justru mengamanatkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan permohonan. 

Abda menilai, buruh cenderung tidak mampu untuk merumuskan surat gugatan yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Sedangkan, pengusaha yang berinisiatif memutuskan hubungan kerja, tidak wajib mengajukan gugatan, sehingga buruh dipaksa untuk menggugat. Demikian dalil permohonan Abda yang diregister dengan perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015. 

Senada dengan Abda, Iskandar Zulkarnaen selaku Kuasa Hukum dari beberapa buruh, juga tengah bersiap mengajukan permohonan judicial review ke MK, yang rencananya akan didaftarkan Senin, 13 April 2015 mendatang. Dirinya keberatan dengan sifat anjuran yang tidak mengikat, dan sesungguhnya hanya menjadi tiket untuk dapat mengajukan gugatan ke PHI. 

“Dalam ranah hukum, mediasi tidak mengenal anjuran”, terang Iskandar. Lebih lanjut menurutnya, syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial itu bukan anjuran, tapi risalah penyelesaian perselisihan dari mediator atau konsiliator, ungkapnya. Dalam ketentuan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat. 

Iskandar meminta agar MK, menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang frasa “anjuran” dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *