Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
22

Meski Dianggap Union Busting, Buruh Memilih PHK

Surakarta | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa mutasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah termasuk upaya-upaya menghalang-halangi pekerja yang merupakan sekretaris serikat pekerja untuk melakukan kegiatan serikat pekerja, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 ayat (1) huruf a, hal ini sudah merupakan suatu tindak pidana. 

Demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Semarang dalam putusannya Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg, yang diucapkan oleh Dr Eddy P Siregar S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Senin (9/2) lalu. Tindakan PT Newindo Primaniagasatya sebelum memutuskan untuk memindahtugaskan Dwi Anto, dari tempat kerjanya semula di daerah Surakarta menjadi di Klaten per tanggal 1 Mei 2014, selama kurun waktu 3 minggu melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap 18 (delapan belas) pekerja yang juga sekaligus anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN). 

Perusahaan juga sudah tidak pernah lagi melibatkan Kepala Cabang sejak menjadi Ketua SPN, dalam setiap rapat. Bahkan, adanya pernyataan dari salah satu keluarga pengusaha yang tidak suka dengan keberadaan SPN di perusahaan yang berada di Jl. Kolonel Sutarto 105, Surakarta tersebut. Hal demikian terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Riyandi Sarwondo dan Endang Sumambang. 

Namun, mempertimbangkan petitum dari Dwi Anto yang meminta diputuskan hubungan kerjanya atas PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, disertai dengan penghukuman pembayaran uang pesangon. Maka PHI Semarang, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20, menyimpulkan tidak adanya lagi keinginan Dwi Anto untuk tetap melanjutkan hubungan kerja. Sehingga PHI Semarang, mengabulkan sebagian gugatan Dwi Anto, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.41,7 juta. 

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Semarang tersebut, terdapat 1 (satu) orang Hakim Ad-Hoc yang mengajukan pendapat berbeda (disenting opinion), bahwa mutasi dikarenakan adanya kedudukan Dwi Anto sebagai salah satu pengurus serikat pekerja, yang kemudian dianggap melakukan penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja, belumlah menjadi fakta hukum karena perusahaan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum, atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 28 UU 21/2000. Sayangnya, dalam putusan tersebut tidak memuat siapa diantara 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc yaitu Eko Pristiwantoro, S.H., dan Daryanto, S.H., yang mengajukan pendapat berbeda. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of