Type to search

Meski Telah Ganti Pemerintah, TKI Selalu Susah

Share

Malaysia | Desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sudah banyak dilontarkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik politikus, akademisi, pengamat maupun masyarakat awam lainnya. Ada beberapa menteri yang dinilai kinerjanya kurang maksimal atau dianggap tidak sesuai harapan, sehingga layak untuk diganti termasuk salah satunya adalah Menteri Ketenagakerjaan.

Seperti kelompok masyarakat yang lain, yang berani bersuara, menyampaikan pendapat, memberikan desakan kepada presiden untuk melakukan reshuffle. Termasuk juga suara kaum buruh yang bekerja di luar negeri, terdorong bersuara karena menganggap mempunyai hak dan keberanian yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri sudah semakin banyak masalah yang tak terselesaikan, sementara sampai hari ini Menteri dibidang Ketenagakerjaan belum melakukan terobosan yang berarti, baik dalam upaya perlindungan maupun perbaikan regulasi. Permasalahan TKI tidak cukup diselesaikan dengan cara lompat pagar dan mencabut ijin perusahaan penyalur tenaga kerja nakal.

Atau mensiasati perintah Presiden atas penghapusan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015, yang menyebutkan KTKLN diganti dengan e-KTKLN.

Khususnya di Malaysia, pemulangan secara sukarela TKI illegal melalui agency swasta yang bekerjasama dengan KBRI, seolah mendapat stempel resmi dari Menteri Ketenagakerjaan Kerja pada saat melakukan kunjungan. Padahal kejadian tersebut, justru banyak mendapat keluhan dari kalangan TKI illegal yang ingin pulang, karena agency swasta tersebut mematok biaya pemulangan dua kali lipat dari biaya resmi yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia.

Selain itu, kasus TKI ABK korban perdagangan manusia yang pernah terlantar di perairan Trinidad and Tobago, yang gajinya belum terbayar dan masalahnya sudah didepan mata juga tak mampu diselesaikan, padahal ini bisa dijadikan tolok ukur dalam menyelesaikan suatu masalah. Petemuan dengan Menteri-pun telah digelar, tetapi hasilnya tetap saja nihil.

Masih banyaknya TKI yang terancam hukuman mati, juga belum mendapat perhatian yang serius dari Kemenaker, padahal mereka adalah Warga Negara Indonesia yang memberi sumbangsih devisa kepada negeri ini. Beragam pendapat dan pandangan dengan nada kecewa terhadap kinerja Kemenaker dikalangan TKI, adalah bukti bahwa Presiden sudah seharusnya melakukan perombakan kabinet yang salah satunya adalah mengganti Menteri Ketenagakerjaan. (***Figo)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *