Type to search

Operator SPBU di-PHK Karena Layani Pengisian BBM ke Jerigen

Share

Gorontalo | Aten Mahmud, operator pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik CV Sinar Migas Pratama, selaku mitra PT Pertamina (Persero), diputuskan hubungan kerja (PHK)-nya secara sepihak, dengan alasan pada tanggal 12 September 2014 melayani pengisian bahan bakar minyak di jerigen. Atas PHK sepihak terhadap dirinya, Aten pada tanggal 14 Nopember 2014 mendaftarkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo. 

Terhadap gugatan Aten yang diregister dengan perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Gto, menurut perusahaan dalam jawaban gugatannya, memberikan tanggapan bahwa pada bulan Maret 2012, Aten Mahmud bersama seluruh operator SPBU lainnya menandatangani Surat Pernyataan, yang isinya adalah menyatakan tidak akan menjual BBM Solar, Premium untuk pengisian galon, drum dan tangki modifikasi melebihi ketentuan yang berlaku. 

Penyimpangan terhadap larangan pengisian BBM tersebut, dapat diputuskan hubungan kerja tanpa pesangon, dan termuat dalam surat pernyataan yang ditanda-tangani Aten Mahmud. Serta akibat dari penyimpangan larangan itu juga akan berdampak pada perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT Pertamina dengan CV Sinar Migas Pratama Nomor : 024/F37200/2013-S3, yaitu penghentian pasokan BBM selama 1 (satu) bulan. 

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Gorontalo tidak sependapat dengan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan, meskipun dugaan tindak pidana atas penyelewengan BBM sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Gorontalo. “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, ucap Abdullah Mahrus, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan, Senin (19/1) lalu. 

Majelis Hakim PHI Gorontalo berkesimpulan, “bahwa apabila pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja/buruh, haruslah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukan serta merta apabila pekerja/buruh melakukan kesalahan dan pelanggaran, langsung di putus hubungan kerjanya”, papar Mahrus saat membacakan pertimbangan hukumnya.  

“Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesangon Penggugat dapatlah dikabulkan untuk 1 (satu) kali ketentuan”, tambah Mahrus yang mengabulkan sebagian tuntutan Aten sebesar lebih dari Rp.25 juta. (***Tk)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *