Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
374

Pemerintah Diam-Diam Sependapat Judicial Review Buruh di-MK

41youtubeJakarta | Pemerintah sepakat apabila ada perubahan hukum acara dalam persidangan di Mahkamah Agung. “Pemerintah sendiri sebetulnya mendorong agar uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu paling tidak dibuka sekali,” ujar Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, saat membacakan keterangan Presiden, dalam sidang perkara nomor 30/PUU-XIII/2015 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (16/4) sore tadi.

Mualimin mengaku Pemerintah tengah berdiskusi dengan Mahkamah Agung agar sidang uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dibuka untuk mendengarkan keterangan para pihak. Sebab, Pemerintah juga kesulitan untuk menyampaikan keterangannya ke Mahkamah Agung. “Kadang-kadang batas waktu 14 hari tahu-tahu sudah habis karena Pemohon seringkali menyampaikan permohonannya lewat pos,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan hal yang tepat untuk mengakomodasi permohonan Pemohon adalah dengan mengatur hukum acara Mahkamah Agung di dalam Peraturan MA, seperti pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berketetapan mestinya Pemohon mengajukan uji materiil terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 agar didorong menjadi peradilan yang atau pemeriksaan yang sifatnya terbuka, dan mengundang para pihak. “Mestinya, terkait dengan keinginan Pemohon, maka diatur di peraturan Mahkamah Agung itu sendiri,” ujarnya.

Pemerintah juga menyatakan permohonan Pemohon menjadi masukan bagi Pemerintah maupun DPR untuk mengadakan perubahan UU Mahkamah Agung melalui mekanisme legislative review. Permohonan yang diajukan oleh 3 (tiga) orang pekerja dari Jawa Barat, yaitu Wahidin, Solihin dan Muhammad Hafidz, lantaran khawatir MA akan menggelar sidang uji materi secara tertutup, atas permohonan mereka di MA dalam rangka pengujian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Para Pemohon yang diwakili Muhammad Hafidz, menilai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh MA mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kewenangan penyelesaian perselisihan oleh badan peradilan. Pengujian peraturan perundang-undangan, lanjut Hafidz, mempunyai karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, putusan pengujian peraturan perundang-undangan akan mengikat bukan hanya kepada para pemohon, namun juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya sidang digelar dengan sifat terbuka untuk umum. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of