Type to search

Pemerintah Tak Berniat Preteli UU Ketenagakerjaan

Share

Bekasi | Isu terkait bakal direvisinya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, berlangsung silih berganti menjadi bahasan para pimpinan serikat pekerja, yang khawatir terjadi perubahan yang lebih buruk dari seluruh isi undang-undang tersebut. 

Tidak terkecuali dengan serikat pekerja bentukan Eggi Sudjana di tahun 1998, yaitu Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), yang menjadikan isu revisi UU Ketenagakerjaan menjadi topik bahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPMI, Sabtu (10/4) malam ini. 

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah diwakili Haiyani Rumondang dari Direktorat Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai keinginan untuk mempreteli secara keseluruhan UU Ketenagakerjaan. 

“UU Ketenagakerjaan-kan sudah 10 bolongnya karena putusan MK, jadi itu yang menjadi target pemerintah untuk diperbaiki”, ungkap Haiyani kepada buruhonline.com, Sabtu (10/4) di sela-sela acara Mukernas II PPMI di Islamic Center Kota Bekasi. 

Berdasarkan data yang dihimpun, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR untuk yang ketiga kalinya, dengan Nomor Urut 132, yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun demikian, Kementerian hanya baru mengusulkan judul revisi, belum ada Naskah Akademis dan draft RUU yang disampaikan ke DPR. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *