Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
35

Pengembangan Cagar Budaya, Akibatkan Lokasi Pabrik Pindah

Surakarta | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg, dengan agenda pembacaan putusan, Senin (16/2) lalu, terhadap perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Sulistyowati, dkk (62 orang) melawan PT Dewi Samudera Kusuma. Sulis terpaksa mengajukan gugatan, karena perusahaan tempatnya bekerja pindah dari Kabupaten Surakarta ke Kabupaten Karanganyar. 

Perpindahan lokasi pabrik terhitung bulan Januari 2014, berakibat pada kerugian waktu dan tenaga yang dalami oleh Sulis, dkk. Sulis selalu kehabisan waktu bagi keluarga, dimana pagi-pagi betul harus sudah bersiap-siap berangkat ke Kabupaten Karanganyar dan demikian juga sebaliknya akan sampai sore atau malam hari, karena memerlukan waktu dari tempat baru di Kabupaten Karanganyar ke Kabupaten Surakarta. 

PHI Semarang berpendapat, perpindahan lokasi pabrik, faktanya disebabkan karena adanya penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Surakarta, yang berakibat pada pabrik-pabrik yang berada di sekitar lokasi wilayah pengembangan cagar budaya sudah harus dipindahkan, termasuk PT Dewi Samudera Kusuma, yang berada di Jl. Tegal Mulyo No. 21, Sondakan, Surakarta. 

Kebijakan Pemerintah Daerah yang melarang keberadaan PT Dewi Samudera Kusuma di Kabupaten Surakarta, yang diimplementasikan dengan Peraturan Daerah sebagai suatu hukum publik telah menderogat Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai suatu hukum perdata (hubungan industrial), sehingga penyelesaian terhadap hubungan industrial dalam perkara ini, tidaklah dapat digunakan PP maupun PKB untuk mempersalahkan kedua belah pihak yang berperkara. 

Menurut PHI Semarang, oleh karena kebijakan pemerintah secara nasional belum memikirkan kesejahteraan karyawan dengan ikut memfasilitasi rumah karyawan dan pegawai negeri sipil sebagaimana dimanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta belum diberinya penghormatan oleh Pemerintah Indonesia selama ini kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi (Pasal 2 ayat 1 UUD 1945) di Negara Indonesia ini, maka kondisi ini tidaklah patut menimpakan kesalahan seluruhnya kepada para pekerja hanya karena keberatan masuk kerja di tempat yang baru. 

“Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses serta Tunjangan Hari Raya”, ucap Dr. Eddy P Siregar, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan setebal 165 halaman dalam sidang yang terbuka untuk umum. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of