Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
427

Penutupan Kantor Wilayah, Akibatkan PHK Efisiensi

Surabaya | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, kembali menggelar sidang terakhir perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja Nomor 134/G/2014/PHI.Sby, antara Zaenal Mas Kowim (3 orang) selaku Penggugat melawan CV Gemilang Arta Prima selaku Tergugat, dengan agenda pembacaan putusan, Senin (16/3) lalu, yang dihadiri oleh kedua belah pihak. 

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Isjuaedi, S.H., PHI Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Zaenal Mas Kowim, dkk yang didampingi oleh Persaudaraan Buruh Surabaya (PBS). Perusahaan dinyatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 

Sedangkan gugatan provisi Zaenal, yang meminta penetapan putusan sela atas pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sebesar 6 (enam) bulan upah, tidak dapat dikabulkan. PHI Surabaya beralasan, bahwa terdapat kesamaan (identik), antara pokok gugatan provisi dengan gugatan dalam pokok perkara, yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara. 

Zaenal terpaksa menggugat perusahaan yang merupakan distributor dari produk Unilever, karena perusahaan tidak kunjung mengajukan gugatan setelah menolak Anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 097/PHK/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang mengajurkan agar perusahaan membayar uang pesangon sesuai tuntutan para pekerja, sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 

Perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak sejak tanggal 12 Juni 2013, dengan alasan diperkecilnya wilayah penjualan produksi Unilever daerah Surabaya. Dan perusahaan berniat untuk memindahkan para pekerja sebanyak 14 orang, yang diantaranya Zaenal Mas Kowim, dkk (3 orang) ke distributor lain, dengan tetap memberikan uang kompensasi pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan. 

Namun, PHI Surabaya mempunyai pertimbangan hukum berbeda dengan keinginan perusahaan yang berkedudukan di Jalan Kenjeran 510, Surabaya itu. PHI Surabaya menganggap, CV Gemilang Arta Prima bukan dalam keadaan memaksa (force majeur), tetapi merupakan pengurangan karyawan (efisiensi). Sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja yang demikian, para pekerja berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. 

Atas putusan PHI Surabaya tanggal 16 Maret 2015 lalu itu, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of