Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
270

Perlindungan Maksimal Kepada TKI Adalah Mutlak

Jakarta | Tiga puluh tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU), telah disepakati menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2015 oleh Badan legislasi (Baleg) DPR.

Salah satunya, RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Revisi UU PPTKILN itu diharapkan berbasis Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.

Dalam Konvensi No. 189 yang diterbitkan Badan PBB yang membidangi Perburuhan Internasional (ILO), yaitu mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 tentang Perlindungan Pekerja Maritim, serta Konvensi ILO 188 Tentang Pekerjaan di bidang Perikanan mutlak harus diapdosi dalam revisi UU PPTKILN, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Haryanto di Jakarta, Minggu (26/4).

Banyaknya kasus – kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja diluar negeri, baik yang bekerja di sektor darat maupun di sektor laut, seperti, gaji tidak dibayar, penelantaran, PHK sepihak, perbudakan, pembunuhan sampai hukuman pancung membuktikan bahwa masih lemahnya pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada TKI.

Sudah sepatutnya pemerintah membuktikan kepada seluruh TKI, saatnya negara hadir langsung dalam melindungi Warga Negaranya ketika bermasalah diluar negeri, berikan perlindungan maksimal bukan memulangkan atau memoratorium atau menghentikan pengiriman TKI, mengingat masih minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, terang Hary. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of