Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
20

Pernah Mendapat SP Satu, PHI Tolak Tuntutan Kerja Kembali

Pasuruan | Dengan dasar pertimbangan pernah mendapatkan surat peringatan kesatu pada tanggal 3 Nopember 2012, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan hubungan kerja antara Fitria Anita selaku penggugat, yang telah bekerja selama kurun waktu 12 tahun dengan PT Karya Guna Ekatama, tidak dapat dilanjutkan.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masa berlaku sebuah surat peringatan adalah 6 (enam) bulan. Sehingga, apabila seorang pekerja telah mendapatkan surat peringatan dan telah melewati masa enam bulan, maka si-pekerja harus dianggap telah mampu memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian, Fitria menggugat perusahaan untuk tetap mempekerjakannya kembali ditempat semula.

Akan tetapi, PHI Surabaya berpendapat lain. Itikad perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Fitria, yang didahului dengan surat skorsing tanggal 7 Nopember 2013, karena Fitria dianggap kurang disiplin, absensi dan hasil kerja. Padahal, dalam daftar bukti yang disampaikan oleh perusahaan, senyatanya tidak ada bukti yang menegaskan bahwa Fitria kurang disiplin, absensi dan hasil kerja.

Perusahaan yang berada di Jl. Bintoro, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan itu, hanya memberikan bukti SP-1 tanggal 20 Oktober 2003, SP-1 tanggal 3 Nopember 2012, Peraturan Perusahaan dan Data Karyawan tanggal 6 Februari 2015. Namun, PHI Surabaya menganggap hubungan kerja keduanya dapat diakhiri terhitung sejak 28 Februari 2014, dengan kualifikasi PHK efisiensi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Atas pertimbangan demikian, PHI Surabaya dalam putusannya Nomor 125/G/2014/PHI.Sby, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu (8/4) lalu, menghukum PT Karya Guna Ekatama untuk membayar kompensasi uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 4 (empat) bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp.63,5 juta. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of