Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
408

PHI Nilai Surat Kuasa Pabrik Semen, Tak Miliki Legal Standing

Bandung | Rabu (15/4) siang tadi, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang terdiri dari H. Wasdi Permana, S.H., Totoh Buchori, S.H., dan Toni Suryana, S.H., tidak dapat menerima kehadiran Penggugat, PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., karena surat kuasa khusus ditanda-tangani oleh HRD, bukan oleh Direksi.

Tindakan hukum yang diperuntukkan atau mengatasnamakan perseroan terbatas, merupakan kewenangan Direksi dengan pemberian surat kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan tersebutlah, yang digunakan Hakim PHI Bandung untuk menunda pemeriksaan pokok perkara terhadap gugatan yang diajukan oleh perusahaan pabrik semen tersebut.

PT Indocement menggugat karyawannya sendiri, Yayat Sugara di PHI Bandung, yang diregister dengan perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Perusahaan yang berada di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja, Citeureup,  Kab. Bogor itu, sebagai buntut dari dijatuhkannya surat skorsing tanggal 27 Agustus 2014.

Sebelum diajukan gugatan ke PHI Bandung, penyelesaian perselisihan keduanya telah diupayakan melalui perantaraan Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, yang telah pula menerbitkan anjuran Nomor 565/490/HISyaker/2015 tanggal 26 Januari 2015, dengan mempertimbangkan permohonan PHK yang diajukan perusahaan disertai pemberian kompensasi uang pesangon satu kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, serta upah selama tidak dipekerjakan.

Lebih lanjut, setelah surat anjuran tersebut terbit, perusahaan pada tanggal 1 Maret 2015, menerbitkan surat Nomor 040/CHRD-DH/II/2015 tentang pemutusan hubungan kerja Yayat. Dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, dan bukan dilakukan setelah diterbitkannya anjuran mediator.

Diakhir persidangan, Majelis Hakim PHI Bandung menunda persidangan hingga Rabu, tanggal 22 April 2015, pekan depan. (***Jar)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of