Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
509

PHI Nyatakan Yayasan Termasuk Kualifikasi Perusahaan

Lhokseumawe | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengabulkan sebagian gugatan Surya Murni terhadap Yayasan Ma’had Ulumuddin, karena diputuskan hubungan kerja secara sepihak sejak tanggal 23 Juni 2014 tanpa pemberian uang pesangon.

Dalam surat gugatan tanggal 13 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan PHI Banda Aceh tanggal 24 Nopember 2014, Surya Murni menuntut Yayasan yang berada di Dayah Ulumddin Gampong Uteunkot Cunda, Kota Lhokseumawe, untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.53,5 juta.

Terhadap gugatan Surya Murni, Yayasan membantah seluruh dalil gugatan. Dalam jawaban tertanggal 16 Desember 2014, Surya telah keliru dalam mengajukan keberatan pemberhentian staff Yayasan. Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mekanisme pemberhentian diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar yang dimiliki oleh Yayasan Ma’had Ulumuddin.

Sehingga, apabila Surya keberatan dengan pemberhentian yang dilakukan oleh Yayasan Ma’had Ulumuddin, maka seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum setempat, bukan PHI Banda Aceh. Dengan demikian, Pihak Yayasan meminta PHI Banda Aceh untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Surya Murni dengan register perkara Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bna.

Menanggapi dalil jawaban Yayasan, Majelis Hakim PHI Banda Aceh yang diketuai oleh Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 150 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur : Ketentuan mengenai PHK dalam undang-undang ini meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Oleh karenanya, mempertimbangkan Yayasan Ma’had Ulumuddin adalah usaha sosial yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sehingga Yayasan Ma’had Ulumuddin haruslah dinyatakan sebagai perusahaan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan.

Atas pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim PHI Banda Aceh berpendapat, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat serta membayar kekurangan gaji/upah yang tidak dibayar oleh Tergugat dengan jumlah keseluruhan adalah Rp.41,3 juta haruslah dikabulkan,” terang Nakhrowi membacakan pertimbangan hukum yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Senin (23/2/2015). (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of