Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
30

PHI Tegaskan Gugatan Daluarsa Hanya Untuk Dua Jenis PHK

Tanjung Pinang | Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dapat daluarsa (lewat waktu) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberitahukan PHK-nya, yang alasan PHK-nya disebabkan karena melakukan kesalahan berat, ditahan aparat berwajib, dan mengundurkan diri, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

Akan tetapi, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, yang membatalkan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, tentang aturan kebolehan PHK karena kesalahan berat meskipun tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan pidana. Maka, PHK hanya dapat daluarsa apabila alasan PHK, karena : (i) ditahan aparat yang berwajib sesuai Pasal 161 ayat (3), dan (ii) mengundurkan diri sesuai Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. 

Demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang dalam perkara gugatan pemutusan hubungan kerja, yang diajukan oleh Mahtur melawan PT API Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 12, Komplek Bintang Industri Park, Batu Ampar, Kota Batam. 

Dalam gugatan yang diregister dengan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg tanggal 17 Juli 2014, Mahtur diputuskan hubungan kerja sejak tanggal 14 Nopember 2012, dengan alasan telah melakukan kesalahan berat, yang diantaranya : berlaku kasar terhadap keluarga atasan, lalai dalam menjalankan aktivitas kerja, menghilangkan buku kas dan data keuangan serta tidak jujur dalam bekerja. 

Terhadap gugatan Mahtur, perusahaan mengajukan eksepsi daluarsa. Perusahaan beralasan, gugatan yang diajukan Mahtur telah lewat waktu, karena pemberitahuan PHK diberitahukan sejak 14 Nopember 2012, sedangkan gugatan diajukan pada 17 Juli 2014 atau setelah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Sehingga berdasarkan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, gugatan Mahtur harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). 

Namun, PHI Tanjung Pinang menolak dalil eksepsi perusahaan. “Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”, ucap Iwan Irawan, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang membacakan amar putusan, Rabu (26/1) lalu. PHI Tanjung Pinang juga menetapkan hak atas PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Mahtur, yang dugaan kesalahan beratnya tidak terbukti dalam persidangan. 

Sehingga Mahtur berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sebesar Rp.234,6 juta, ditambah dengan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.110,5 juta. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of