Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
365

PK Perdata Hanya Satu Kali, Berbeda Dengan PK Pidana

Bandung Barat | Mahkamah Konstitusi, Kamis (6/3/2014) lalu, mengabulkan permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Antasari Azhar, dengan menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, dengan alasan ditemukan keadaan baru atau novum (bukti baru) dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.

Berbeda dengan PK perkara pidana, PK dalam perkara perdata cukup hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut setidaknya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014. MA menolak PK yang diajukan oleh Sulaeman dan Erni Nuraeni, padahal keduanya telah membuktikan adanya keadaan baru beserta bukti baru, yaitu Putusan PK dari MA tanggal 7 Januari 2009 Nomor 83 PK/Pid/2007, yang membebaskan keduanya dari segala dakwaan pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Dengan adanya putusan PK atas perkara pidana, maka Sulaeman dan Erni mengajukan permohonan PK terhadap perkara perselisihan pemutusan hubungan kerjanya. Keduanya berharap, pemutusan hubungan kerja yang telah diputus dalam perkara pada tingkat PK Nomor 90 PK/Pdt.Sus/2008 tanggal 25 November 2008, dapat dibatalkan dan mewajibkan PT Ateja Multi Industri untuk membayar pesangon bukan karena kesalahan berat.

Namun, harapan Sulaeman dan Erni harus kandas di tingkat PK Mahkamah Agung. Karena terbentur pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, yang membatasi PK hanya 1 (satu) kali. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of