Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
323

SPILN Desak Pemerintah RI Serius Lindungi Nyawa TKI

Jakarta | Ironis, eksekusi mati dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi telah menjadi bukti dari lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Luar Negeri.

Siti Zaenab dan Karni lalu siapa lagi, Tuti, Ato dan masih banyak lagi yang lainnya yang sedang antri dibelakangnya untuk di eksekusi.

Pemerintah harus bertindak tegas dan menunjukkan langkah konkrit dalam hal perlindungan dan pengawasan. “Buktikanlah kepada TKI kalau kabinet sekarang adalah kabinet kerja, kerja dan kerja,” tegas Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Imam Ghozali melalui rilis yang diterima buruhonline.com, Minggu (19/4) malam.

Lebih lanjut, menurut SPILN, akar dari permasalahan itu kunci yang harus pemerintah cari, jangan jadikan isu TKI sebagai seremonial saja. Tapi selesaikan, kawal dan perbaiki sistem perlindungan dan pengawasan di luar negeri.

Reformasi birokrasi perlu dilakukan di dalam tubuh perwakilan Negara seperti Konsulat Besar Republik Indonesia (KBRI), guna bertujuan, menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara, ungkap SPILN. Hal tersebut merupakan standard yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of