Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
372

SPILN: Mekanisme Mediasi BNP2TKI Dipertanyakan

Jakarta | Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) mempertanyakan mekanisme pelayanan mediasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), banyak kasus TKI yang telah dilaporkan ke BNP2TKI namun tidak dijalankan dengan maksimal.

Sekretaris Jenderal SPILN Haryanto, S.H., mengatakan, mekanisme mediasi di BNP2TKI tidak jelas dan tidak mempunyai aturan, misalnya kita mengadukan suatu permasalahan ke BNP2TKI yang bertujuan untuk cepat menyelesaikan masalah yang diadukan. Namun pada kenyataannya BNP2TKI sama sekali tidak memiliki ketegasan kepada pihak perusahaan yang diadukan oleh si pelapor.

“Jauh-jauh dari kampung halaman datang ke BNP2TKI  meminta perusahaan dipanggil untuk mediasi dan mencari solusi penyelesaian. Namun, BNP2TKI mengatakan kalau jadwal mediasi sudah penuh dan tunggu satu bulan lagi,” ujar Haryanto seusai menirukan jawaban dari Petugas BNP2TKI.

“Revisi terhadap UU 39/2004 di DPR harus memuat segala aspek perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik sektor darat maupun di sektor laut, termasuk mekanisme penyelesaian sengketanya,” lanjut Haryanto.

Menurutnya, selama ini para TKI yang bekerja atau dipekerjakan disektor kelautan sangat minim mendapatkan perlindungan dari pemerintah, itu terbukti dengan munculnya beberapa kasus dari mulai kasus 203 TKI Pelaut yang ditelantarkan di Trinidad and Tobago pada tahun 2012 yang tidak digaji sampai sekarang.

Diantaranya kasus terlantarnya 74 WNI di Cape Town Afrika Selatan, kasus kapal Hsiang Fu Chun yang hilang diperairan Fakland, kasus 26 WNI terlantar over kontrak di Angola, kasus 2 WNI yang meninggal di Trinidad and Tobago yang jenazahnya tidak bisa dipulangkan, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of