Type to search

Survei KHL, Ketua Serikat Pekerja Dikualifikasi Mengundurkan Diri

Share

Bengkulu | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, menyatakan putus hubungan kerja antara PT Agra Sawitindo yang beralamat di Jalan P. Emir M. Nor, Blok B12, Bandar Lampung dengan M Husin, terhitung sejak putusan dibacakan, Senin (23/12/2013).

Lebih lanjut, PHI Bengkulu dalam amar putusannya Nomor 07/PHI.G/2013/PN.Bkl mengkualifikasikan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap M Husin, adalah karena mengundurkan diri. Husin yang telah bekerja sejak 27 April 2009 itu, hanya berhak atas uang penggantian hak, serta uang pisah yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.10,3 juta.

Husin diputuskan hubungan kerja sejak 18 Mei 2013, karena dianggap mengundurkan diri. Padahal menurut Husin, dirinya terpaksa menolak mutasi yang dilakukan oleh perusahaan, bukan karena sebagai akibat tindakan indisipliener, tetapi karena dirinya sejak 1 Mei 2013 hingga 6 Mei 2013 terlibat kegiatan serikat pekerja, yaitu melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga Husin menganggap perusahaan telah keliru dalam menjatuhkan mutasi terhadap dirinya, akibat tidak masuk bekerja sejak 1 Mei 2013.

Pendapat Husin dinilai benar oleh Mahkamah Agung, bahwa PHI Bengkulu tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa M Husin adalah Ketua PUK F. SPPP-SPSI- PT Agra Sawitindo, dan pada tanggal 3-4 Mei 2013 melakukan survei KHL. Yang kemudian pada tanggal 6 Mei 2013, Husin dimutasi oleh perusahaan. Terhadap hal demikian, menurut Majelis Hakim Kasasi yang dipimpin oleh Dr Irfan Fachruddin, S.H., C.N., diperoleh bukti persangkaan bahwa mutasi berkaitan dengan kegiatan Husin adalah menjalankan fungsi serikat Pekerja.

Namun demikian, MA juga menilai, bahwa mutasi merupakan hak prerogatif perusahaan, yang seharusnya Husin tidak mengabaikan kewajibannya untuk masuk bekerja. Oleh karenanya, MA tetap menyatakan hubungan kerja keduanya terputus, dengan penetapan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp.8,4 juta.

“Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang pada Penggugat sebesar Rp8.400.000,-“, ujar Irfan membacakan amar putusan kasasi dalam perkara Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *