Type to search

Tanpa Putusan Pengadilan, Perseroan Terbatas Tak Dapat Dibubarkan

Share

Yogyakarta | Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk tanggal 4 September 2014, yang menyatakan gugatan Rohadi Joko Waryono, dkk (4 orang) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Bermula dari pemutusan hubungan kerja pada tanggal 1 September 2012, terhadap Rohadi, dkk oleh PT Baker tanpa pemberian uang pesangon. Sehingga, Rohadi menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui perundingan bipartite, mediasi hingga mendaftarkan gugatan ke PHI Jakarta Pusat, dengan tuntutan pesangon lebih dari Rp.145 juta.

Gugatan Rohadi kandas di meja PHI Yogyakarta yang mengabulkan eksepsi PT Baker, lantaran sejak tahun 1995 PT Baker telah tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sehingga, keberadaan PT Baker secara otomatis PT Baker dianggap bubar sesuai dengan Pasal 10 ayat (9) UU PT.

Akan tetapi menurut MA, PHI Yogyakarta telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 157 UU PT, karena Perseroan yang tidak melaporkan perubahan Anggaran Dasar, sesuai UU PT tidak otomatis bubar, namun hanya dapat dibubarkan atas dasar putusan Pengadilan, sementara tidak ada bukti putusan Pengadilan yang membubarkan PT Baker, sehingga kedudukan PT Baker selaku Pengusaha sudah tepat.

Dalam putusannya Nomor 645 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 15 Desember 2014, MA mengubah Putusan PHI Yogyakarta, dan mengadili sendiri dengan menghukum PT Baker untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Rohadi Joko Waryono, dkk (4 orang) sebesar lebih dari Rp.56 juta. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *