Type to search

TKI ABK Yang Terlantar Di Angola Minta Dipulangkan Serempak

Share

Jakarta | Dua puluh enam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anak Buah Kapal (ABK) yang terlantar di Angola, meminta dipulangkan ke Indonesia secara serempak. Seperti diberitakan sebelumnya, mereka ditampung di dua kapal bekas yang bernama MV. Luanda 3 dan MV. Luanda 6 di Perairan Luanda, Republik Angola. Negara yang terletak di Afrika bagian barat daya, Angola berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia dan Samudra Atlantik. 

Menanggapi permintaan para TKI ABK tersebut, Mr. Choi Chun Sik selaku Direktur Umum PT. Inter Burgo, S.A., meyatakan bahwa Inter Burgo angkat tangan, jika para TKI ABK menginginkan dipulangkan secara serempak/bersamaan dalam satu kloter pemulangan. Alasannya, aset yang dimiliki oleh Inter Burgo saat ini tinggal 49 % saja, sedangkan yang 51 % sudah menjadi milik pemerintah Angola. Inter Burgo akan mulai memulangkan para TKI ABK minggu depan sekitar 8 (delapan) orang, dan pada tanggal 20 sampai 22 April akan dipulangkan sebanyak delapan orang lagi. 

Menanggapi jawaban dari Mr. Choi Chun Sik, Nursalim selaku kordinator TKI ABK di Angola merasa kecewa kepada Pihak Perusahaan Inter Burgo, yang terkesan seperti bertele-tele dalam menyelesaikan permasalahan para TKI ABK. “Jumlah kami 26 orang, kenapa cuma 16 orang saja yang dapat kepastian pulang, lalu yang 10 orang lagi bagaimana?”, tanya Nursalim kepada pihak Inter Burgo. 

Untuk diketahui, bahwa selain kapal, Inter Burgo juga memiliki aset Hotel di Angola yang cukup bonavit. Berikut nama-nama aset kapal yang dimiliki oleh Inter Burgo; MV. LUANDA 1, MV. LUANDA 3, MV. LUANDA 5, MV. LUANDA 6, MV. LUANDA 12, BUHO 1, BUHO 3, BUHO 55, DAE SUNG 2, DAE SUNG 9, DAE SUNG 10, SETA 3, SETA 56, SETA 57, SETA 58, SETA 60, SETA 61, SETA 62, SETA 72, PORTO, AMBOIM, XANGONGO, CUANGO, SIMIONE dan satu kapal Cargo River yang diketahui bernama MV. SEA RIDER. 

Masa dari sekian banyak aset yang dimiliki oleh Inter Burgo di Angola, tidak sanggup membayar full sisa gaji para TKI ABK dan segera memulangkan kami, yang membuat para TKI ABK bingung adalah, “kenapa kalau ABK asal Vietnam dan China yang finish kontrak langsung dibayar dan dipulangkan tanpa harus menunggu berbulan – bulan dan tanpa ditampung di kapal bekas seperti kami”, kesal Nursalim. 

Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) yang diwakili oleh Imam Syafii, menyayangkan lambatnya penanganan kasus tersebut oleh Pemerintah, padahal kasus-kasus seperti ini sangat sering terjadi. “Harusnya perusahaan pengirim di Indonesia sudah dipanggil oleh pemerintah untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya sebagai perusahaan pengirim para ABK”, jelas Imam. 

Sayangnya itu belum dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri, maupun oleh Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Instansi Pemerintah lainnya terkait permasalahan Tenaga kerja Indonesia Pelaut di kapal Penangkap Ikan. Padahal, para TKI ABK seharusnya diberikan perlindungan sesuai Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa, “Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan”. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *