Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
425

Uji UU BPJS: Syarat Dewan Pengawas Dianggap Halangi Hak Pekerja

48no-imageJakarta | Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang pengujian Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Nomor 24 Tahun 2011, yang dimohonkan oleh DR. Drg. Yaslis Ilyas, MPH., Drs. Kasir Iskandar MSc., Drs. Odang Muchtar, MBA, AAJI, QIP., dan Dinna Wisnu MA., Ph.D.

Kali ini, yang dimohonkan untuk dijudicial review adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS. Para Pemohon berpendapat, khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU BPJS, yang mengatur persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas BPJS, telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yaslis menilai, Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas BPJS yang diantaranya berasal dari unsur pekerja dan pengusaha yang diusulkan oleh serikat pekerja atau organisasi pengusaha pada tingkat nasional, telah memberikan batasan kepada setiap pekerja yang sejatinya mempunyai pengetahuan, kompeten dan kepedulian pengawasan BPJS, hanya karena tidak mempunyai afiliasi dalam serikat pekerja tingkat nasional, maupun bukan anggota dari sebuah serikat pekerja.

Lebih lanjut, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Pemohon dari Kantor Hukum Dwi Putri Cahyawati, SH., MH., diregister Kepaniteraan MK, Senin (13/4) kemarin dengan perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015 itu, dalam tuntutannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS, bertentangan dengan UUD 1945 dan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of