Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
371

Uji UU PPHI: Tak Dapat Ajukan Gugatan Karena KTP Mati

610784-2015-04-22-23 17Jakarta | Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang diregister dengan perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015, kembali digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (22/4) siang. Sidang yang diagendakan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, hanya dapat digelar dengan kesaksian 1 (satu) orang, jelas Hakim Konstitusi Arif Hidayat saat membuka sidang.

Menurut Arif, Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Ahmad Budiono, yang seyogyanya untuk didengar keterangannya, terkait pernah adanya permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diperiksa secara voluntair, bukan dengan cara gugatan contentiosa. Dan kala itu, PHI Tanjung Pinang mengabulkan permohonan ijin PHK tersebut, meskipun akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

“Kepaniteraan Mahkamah menerima surat jawaban dari Hakim PHI Tanjung Pinang, namun karena alasan banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, maka dirinya tidak dapat hadir pada persidangan untuk didengar keterangannya,” terang Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan surat jawaban dari Budiono.

Saksi lain yang dihadirkan Abda Khair Mufti, dkk selaku para Pemohon, adalah Wahdanang, mantan karyawan yang dulunya bekerja di salahsatu perusahaan di Karawang. Wahdanang menyampaikan bahwa dirinya telah bekerja selama tujuh tahun di sebuah perusahaan. Namun pada 2012, Ia dan rekan-rekannya yang berjumlah 368 orang diberhentikan karena melakukan mogok kerja. Setelah diberhentikan, Ia dan pekerja lainnya tidak memperoleh hak-haknya dari pihak perusahaan. “Kami dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian sama sekali baik berupa gaji atau yang lain, tidak ada,” papar Wahdanang.

Wahdanang juga menyampaikan bahwa perusahan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Justru, Wahdanang mengatakan bahwa yang melakukan gugatan ke PHI adalah para pekerja yang di-PHK. Namun dari seluruh pekerja yang diberhentikan tersebut, hanya lima orang yang menggugat karena hanya mereka saja yang mempunyai data lengkap untuk mengajukan gugatan. Data tersebut yakni kartu anggota serikat pekerja, kartu tanda penduduk, dan kartu pekerja di perusahaan. Namun, gugatan mereka pun akhirnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

“Yang hanya bisa menggugat saat itu hanya lima orang saja, tidak termasuk saya, karena KTP saya mati,” jelas Wahdanang.

Diakhir persidangan, para Pemohon menyampaikan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-17, yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum Pengadilan Hubungan Industrial. Menurut para Pemohon yang diwakili Muhammad Hafidz, P4P dalam memeriksa perkara perselisihan perburuhan menerapkan gugatan voluntair, dan meski begitu yang dilahirkan dari lembaga P4P adalah Putusan bukan Penetapan, ungkap Hafidz dihadapan Majelis Hakim MK. (***Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of