Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
213

Uji UU PPTKILN: Di Level Internasional, KTKLN Tidak Diakui

Ilustrasi.

51gresnewscom3Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan atas permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), terhadap Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), yang di register di Kepaniteraan MK Nomor 6/PUU-XIII/2015.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Rabu, (29/4), para Pemohon mengajukan Arie Afriansyah selaku Ahli dan Peneliti Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Menurut Adriansyah, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN, KTKLN baru akan diberikan apabila calon pelaut yang akan bekerja telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri, telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. Namun, pada praktiknya, tujuan perlindungan yang diharapkan oleh para Tenaga Kerja Pelaut Indonesia di luar negeri masih jauh dari kenyataan.

Lanjut Afriansyah, tidak adanya pengakuan dari negara lain membuat keberadaan KTKLN menjadi tidak berarti. Hal tersebut tidak akan menjadi sia-sia apabila pemerintah sebelum mewajibkan kepada para TKI, berupaya untuk mendapatkan perjanjian pengakuan secara bilateral  (mutual recognition agreement/MRA) dari negara-negara yang seringkali tenaga kerja pelaut indonesia bekerja atau menghabiskan waktu selain di atas kapal. Jika KTKLN ditujukan untuk sebagai jaminan dari pemerintah kepada para tenaga kerja pelaut, menjadi pertanyaan mendasar apabila kenyataannya tidak bisa digunakan secara efektif. Hal inilah yang ditengarai menjadi alasan utama tuntutan para TKI/Pelaut meminta kepada Presiden Jokowi untuk dihapuskan.

Dalam tataran hukum internasional, masyarakat internasional hanya akan memastikan pelaksanaan aturan yang terdapat di perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, kewajiban Indonesia dalam Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi SID) menjadi bentuk pengikatan diri Indonesia yang dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terikat pada semua isi yang ada dalam konvensi tersebut, papar Arie Afriansyah di MK.

Untuk diketahui, sidang kali ini merupakan sidang terakhir yang diajukan oleh para Pemohon terkait keterangan ahli/saksi karena dinilai sudah cukup. Adapun ketika Arief Hidayat, Ketua Majelis Hakim bertanya kepada perwakilan pemerintah yang hadir dalam sidang, apakah akan mengajukan ahli/saksi dari pemerintah, perwakilan pemerintah menjawab tidak ada ahli/saksi yang akan diajukan. Sehingga pemeriksaan perkara dianggap telah selesai, dan untuk selanjutnya tinggal menunggu kesimpulan dari para pihak, yang paling lambat harus diserahkan kepada MK pada tanggal 8 Mei 2015. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of